Portal Rujukan Studi Maqasid Syariah

 

Maqasid

Maqasid Shariah dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

4 Mins read

Muhammad Solikhudin,  Dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri, Jawa Timur

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) menjadi salah satu kajian penting dalam berbagai pembahasan kebijakan pemerintahan setelah orde baru hingga saat ini. Istilah yang dulu sering digunakan adalah good government yang dihubungkan dengan pemerintahan yang bersih (clean government). Penggunaan istilah good governance menggantikan istilah good government bertujuan untuk lebih memperdalam spektrum konsep tersebut.

Perubahan istilah government ke governance memiliki argumentasi sebagai berikut. Pertama, perubahan ini mengesankan, bahwa yang membutuhkan prinsip ini tidak hanya pemerintahan dalam konteks eksekutif saja, namun semua aspek dan sistem penyelenggaraan negara. Termasuk juga aktivitas kelembagaan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Kedua, kata governance merepsentasikan semua proses aturan yang tidak hanya pada organisasi yang diwakili kata  government. Istilah good governance acapkali diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan good governance tidak hanya pemerintahan yang bersih, namun juga harus memenuhi standar-standar kebaikan tertentu (Jimly Asshiddiqie: 2015, 80).   

Istilah “government” dan “governance” dalam kamus acapkali diklaim mempunyai makna yang sama yaitu cara mengaplikasikan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. Government atau pemerintah juga diartikan sebagai entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Maka dalam tulisan ini dijelaskan distingsi antara government dan governance.

Kata governance secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, kybernan ke gubernare Latin dan ke gubernur Prancis Kuno. Kybernan berarti untuk ‘mengarahkan’, ‘panduan’ atau ‘mengatur’ (Zafar Iqbal  dan Mervyn K Lewis: 2009, 2). Kamus Oxford Learner’s Pocket Dictionary, mengartikan govern dengan pengaturan secara hukum dan menjalankan (mengelola) kota atau negara (Victoria Bull: 2008, 192).Jhon M. Echols dan Hassan Shadily memaknai govern dengan memerintah negara, menguasai keadaan, dan menentukan keputusan (Jhon M. Echols dan Hassan Shadily: 2008, 276). Kata governance digunakan dalam diskursus akademik berkaitan dengan kajian keilmuwan, yakni politik pembangunan (developmental politics), administrasi publik, dan hubungan internasional. Akan tetapi, makna yang terdapat di kamus tadi masih kurang luas. Institusi-institusi internasional, seperti Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), World Bank, dan United Nations Development Programme (UNDP) memiliki makna governance yang berbeda, begitu pula beberapa kalangan akademik yang berkompeten.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa good governance merupakan gerakan ijtihādiyyah untuk merealisasikan pemerintahan yang baik dan untuk menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di dunia, khususnya di Indonesia. Good governance diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab, sedangkan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan pada masyarakat (Solikhudin: 2017, 165).

Korelasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Maqasid Shariah

Penyaji tulisan menggunakan teori maqāṣid Jasser Auda untuk menelaah kajian good governance. Jasser Auda menggunakan enam fitur dalam maqāṣidnya, yakni, kognitif (pemahaman rasio), kemenyeluruhan (wholeness), keterbukaan, hierarki-saling berkaitan, multi dimensionalitas, dan terakhir kebermaksudan (purposefulness) (Jasser Auda: 2017, 50).

Apabila fitur kognitif dikorelasikan ke kajian good governance, maka hal ini sudah selaras, karena good governance masuk ke ranah fiqh siyāsah. Good governance yang diteliti dalam tulisan ini termasuk dalam hukum Islam yang berupa fiqh, lebih tepatnya fiqh siyāsah, karena aksioma-aksioma hukumnya masih dijelaskan secara global dalam Kitab Suci. Good governance merupakan bagian dari fiqh siyāsah, karena semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan hasil pemikiran manusia untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat dan terhindar dari kerusakan. Pada aspek yang lain, penerapan kebijakan yang diambil pemerintah tentu sejalan dengan ajaran Islam, agar cita-cita good governance dapat tercapai.

Apabila fiturkemenyeluruhan (wholeness) dikorelasikan ke kajian good governance, maka perlu adanya beberapa aksioma sebagai bahan pembanding dan pelengkap. Contoh riil dalam menyelesaikan masalah abuse of  power, tidak hanya terpaku pada satu dalil (nas) yang ada, melainkan bisa juga dengan mengkaitkan dengan nas -nas lain yang selaras.

Apabila fitur Keterbukaan dikorelasikan ke kajian good governace, maka dapat dipahami, bahwa  pandangan dunia harus kompeten, yaitu dibangun di atas basis ilmiah. Tulisan ini merupakan kajian filsafat Hukum Islam yang berfungsi untuk memahami secara utuh good governace. Hal ini bertujuan untuk mengurangi literalisme dalam hukum Islam yang akhir-akhir ini kembali marak serta membuka sistem hukum Islam terhadap kemajuan dalam ilmu-ilmu yang lain.

Apabila fitur hierarki saling berkaitan dikorelasikan ke kajian good governance, maka kajian Maqāṣid tradisional bersifat partikular atau spesifik saja sehingga membatasi jangkauan Maqāṣid, digeser secara hierarkis yang meliputi: Maqāṣid umum yang ditelaah dari seluruh bagian hukum Islam. Contohnya adalah pergeseran pandangan pemeliharan harta pribadi ke pemeliharaan harta negara atau pengelolaan harta negara, sehingga berdampak pada perbaikan ekonomi, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya.

Apabila fitur multidimensionalitas dikorelasikan ke kajian good governance, maka ketika menemukan aksioma, baik rasional atau normatif, harus diupayakan untuk dikompromikan atau dicari titik temu terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan, bahwa  fenomena, bahkan ide-ide, dengan tendensi-tendensi yang bertentangan biasanya dilihat dalam konteks satu dimensi saja, sehingga tampak saling bertentangan, ketimbang saling memenuhi dan dianalisis sebagai pertandingan yang harus berakhir dengan kekalahan satu pihak dan kemenangan pihak lain dibanding pertandingan yang dapat dimenangkan bersama-sama.

Apabila fitur kebermaksudan dikorelasikan ke kajian  good governance, tujuan dari pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik adalah munculnya akuntabilitas, pelayanan yang baik, proporsionalitas yang semua ini sudah tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.

Contoh fitur kebermaksudan dalam konteks maqasid Syariah dan good governance, maka dua entitas ini dikaji secara menyeluruh, sehingga dapat diketahui tujuan yang utuh. Penjabarannya adalah sebagai berikut:

 Perwujudan masyarakat yang agamis merupakan prinsip perlindungan agama, karena agama merupakan pedoman hidup yang harus dilabuhkan dalam  kegiatan hidup berbangsa dan bernegara, oleh karena itu, dapat diketahui dalam rumusan Pancasila, bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa diletakkan paling atas. Hal ini merupakan bentuk syahadat bangsa Indonesia terhadap agama sebagai sumber inspirasi dan penata kehidupan manusia.

Perwujudan  masyarakat yang dapat memanusiakan manusia, berkeadilan, mandiri, bersih, dan baik merupakan pengejawantahan dari prinsip perlindungan jiwa dan perlindungan akal, karena naluri asal manusia bersumber dari kesadaran yang optimal dalam jiwa dan akalnya. Tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi bertumpu pada akal dan jiwa. Dari sini dapat dipahami, bahwa yang diharapkan dari konsep ini adalah terbentuknya masyarakat yang berijwa luhur dan berkarakter adiluhung yang dapat menuntun bangsa Indonesia pada kebaikan yang selaras dengan hukum agama.

Perwujudan masyarakat yang bersatu dan demokratis. Hal ini sesuai dengan prinsip penjagaan keturunan. Agama mengajarkan manusia untuk menikah, sehingga lahir generasi-generasi yang baik. Konsep demokrasi dan persatuan dapat terejawantah, jika manusia melakukan proses regenerasi dengan memiliki keturunan, bersatu dalam bingkai perkawinan dan membentuk keluarga yang sakinah. Penjagaan keturunan dapat ditafsiri secara luas sebagai upaya menjaga persaudaraan sesama umat Islam, umat manusia, dan bangsa Indonesia.

Perwujudan masyarakat yang sejahtera, maju. Hal ini sesuai dengan prinsip penjagaan harta. Kesejahteraan, kemandirian, dan kemajuan dapat diwujudkan, jika kebutuhan hidup terpenuhi. Dari sini dapat dipahami, bahwa prinsip kemaslahatan umum merupakan point penting dari visi pemerintahan yang baik. Hal ini adalah cita-cita bangsa Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta dijiwai oleh nilai-nilai mulia budaya bangsa dan sesuai dengan keyakinan dan hukum agama yang merupakan muara etika-moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *