Portal Rujukan Studi Maqasid Syariah

 

Maqasid

Maqasid Syariah dan Hukum Keluarga Islam

3 Mins read

Mohammad Ikhwanuddin (Redaktur Maqasid Centre dan Dosen UM Sidoarjo)

Tulisan ini bukan hendak dimaksudkan untuk mendiskusikan historisitas maqasid dan infiltrasinya dalam kajian Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), sebuah disiplin keilmuan yang lebih spesifik dibanding “Hukum Islam”. Namun, penulis hanya memberikan pengantar dalam menelaah urgensi Maqasid dalam bahasan Hukum Keluarga.

Urgensi Maqasid dalam Islam, dengan spektrum yang lebih luas mendedahkan visionary view, pandangan ke depan, dan nilai penting dari proses perjalanan maupun makna perbuatan. Saya membayangkan, kejelasan (dan penetapan?) maqasid itu laksana perjalanan yang memiliki arah, tindakan yang memuat nilai-nilai, atau semacam “guidance and map”(petunjuk dan peta), diksi yang sering diulang oleh Prof. M Amin Abdullah dalam kelas Metodologi Studi Islam.

Perjalanan tanpa arah dan kegiatan tanpa tujuan, jika itu terjadi, pasti didasari oleh kebingungan dan kegelisahan. Padahal dalam Islam, sebagaimana makna Islam, kedamaian perlu terus dipupuk dan dijaga. M Qurasih Shihab, saat menafsirkan “la ikraha fi al-din” (tiada paksaaan dalam agama) dalam al-Misbah, mengingatkan bahwa Allah sesungguhnya mengingkan kedamaian dalam agama ini, dan paksaan menjadikan jiwa tidak damai.

Oleh karena “tiada paksaan”, perjalanan hidup ini perlu didasari dengan “self-awareness” (kesadaran diri) dan aktivitas perlu ditelaah maknanya. Orang tidak cukup hanya “sekadar” menahan lapar dan dahaga dalam puasa, misalnya, tanpa memahami bahwa puasa adalah proses bertujuan membentuk pribadi yang bertaqwa (lihat Al-Baqarah;183). Juga, tak cukup beraktivitas rutin Shalat, tanpa menyadari ia bertujuan untuk mengingat Allah (lihat Taha:14) dan sarana fiksasi moral terpuji (lihat al-Ankabut:45).

Maka mempertimbangkan tujuan, dalam keseluruhan hidup ini, bukan saja penting namun seringkali harus terus diupayakan. Di sinilah, arti penting kajian Maqasid, bentuk plural dari “maqsad” (tujuan, maksud), dalam kajian Hukum Islam dan Hukum Keluarga Islam.

Mengenai perkawinan misalnya, perdebatan tentang makna hakiki dan majaz terkait nikah dalam literatur klasik sudah saatnya disudahi, atau disinggung sebentar saja dalam pemaparan kebahasan. Perdebatan tersebut adalah, seputar apakah menikah itu bermakna akad (aqd) atau persetubuhan (wati). Kendati pilihan makna istilah (syara’) nanti mengarah kepada nikah bermakna akad, namun konstruksi perkawinan masih kental berada di dimensi “ibadah”, belum bergeser dengan cukup baik dalam dimensi transaksional-muamalah.

Posisi Maqasid sejatinya memberikan arah dan panduan untuk, sebagaimana arahan al-Syatibi, memastikan kemaslahatan manusia. Maka perkawinan bukan semata berkaitan dengan “istikmal nisf al-din” penyempurnaan separuh agama, seperti riwayat Anas bin Malik, namun ia adalah “transaksi” untuk menyempurnakan kemaslahatan bersama, bukan salah satu pihak.

Saya merasakan ada keganjilan jika terjadi pengabaian terhadap Maqasid ini. Bukan semata dalam perkawinan, bahkan aktivitas sebelum perkawinan, lazim disebut “khitbah” (lamaran), akan dipandang sebagai “kebaruan dalam agama”, bid’ah, yang tidak terpuji, jika pemahaman tak diiringi dengan Maqasid.

Suatu saat, ada 2 mahasiswa akhir yang meneliti tentang sebuah tradisi lamaran di daerahnya. Saat disampaikan ke penguji, alih-alih ada pengungkapan nilai filosofis yang cukup baik, teoretika yang menawan terkait kajian urf dan al-adat muhakkamah, atau semacam kajian sosiologi hukum dengan varian pendekatannya. Akan tetapi, cara pandang mahasiswa -juga sebagian besar kita- tidak mampu menempatkan ragam tradisi lamaran dalam dimensi keislaman yang sofistik. kita justru mengabaikannya bukan bagian dari “Islam yang baik”. Padahal, tatacara khitbah “islamy” pun, kita akan kesulitan mencari pedoman teknisnya.

Bahkan, seakan menjadi teks yang “taken for granted”, diterima apa adanya, khitbah selalu diposisikan setara dengan prosesi jual-beli (salah satu pihak membeli, pihak yang lain menjual). Hadis al-Bukhari No.5142 mengonfirmasi ini. Penjelasan ulama mengenai nikah dan mahar sebagai “istihlal al-bud’i”, mencari vagina yang halal disetubuhi, semakin menguatkan makna ini.

Di sinilah, bagi pribadi penulis, perlu jembatan yang dinamis antara keterbatasan teks (al-nusus mutanahiyah) dengan perkembangan sosial dan realita kehidupan yang tak terbatas (al-waqai’ ghayr mutanahiyah). Jembatan itu, salah satunya bisa diupayakan penajaman makna Maqasid dalam kajian Hukum Keluarga Islam.

Penelahan tujuan dari aturan-aturan tersebut mustilah akan bersinergi dengan konteks, situasi dan kondisi, meski Maqasid juga bisa berwujud dengan berbagai pendekatan yang berbeda. Ada Istihsan dalam madzhab Hanafi, Maslahah Mursalah dalam madzhab Maliki, Qiyas dalam madzhab Syafii, dan Sad al-Dzariah dalam madzhab Hanbali.

Belum lagi, pengembangan kajian Maqasid yang semakin baik. Mulai daruriyat al-khams al-Ghazali, pembagian level maslahah al-Juwayni, hingga Teori Sistem Jasser Auda. Semuanya, sebenarnya berada pada tarikan nafas yang sama, yakni untuk menjalani Islam dengan kesadaran, kedamaian, dan berbasis pada nilai kemaslahatan.

Selain itu, pengembangan kajian maqasid, secara umum terbatas, juga ikut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pemikiran hukum Islam. Dengan corak pemikiran Hukum Islam yang beragam, mulai Fikih, Qanun, Putusan qada, hingga Fatwa (sebagaimana diintrodusir oleh Prof M Atho Mudzor), urgensi Maqasid akan selalu dibutuhkan dalam proses penelaahan dan pemahaman. Terlebih, kajian Hukum Keluarga Islam sebenarnya juga tidak jauh dari itu semua.

Senada dengan hal itu, Ketua Asosiasi Hukum Keluarga Islam  (ADHKI) Prof Khoiruddin Nasution mengatakan dalam sebuah forum ADHKI mengingatkan bahwa fokus kajian Hukum Keluarga Islam paling tidak memuat pemahaman tentang tasyri’ (konsep dan historical background), tujuan dan alasan pembentukan, serta tawaran alternatifnya.

Jadi, sebuah pertanyaan reflektif atas semua keyakinan, aktivitas, dan proses perjalanan hidup ini, termasuk dalam kajian Hukum Keluarga Islam adalah “what is the purpose”?. Saat itulah, kita perlu mengetengahkan Maqasid menjadi bagian dari kita.

Related posts
Maqasid

Islam Wasathiyyah dalam Bingkai NKRI Perspektif Maqasid al-Syari’ah

3 Mins read
Dr. Muhammad Solikhudin, M. H.I. (Dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri, Jawa Timur) Gagasan Islam wasathiyyah merupakan ikhtiyar dalam pembangunan kepribadian dan karakter…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *