Portal Rujukan Studi Maqasid Syariah

 

Maqasid

Maqasid Syariah dan Pendidikan Islam

9 Mins read

Rosidin (Redaktur Maqasid Centre & Penerjemah Buku Maqasid Syariah Jasser Auda)

  • Relasi Islam dan Barat

         Adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa pendidikan Barat berpengaruh signifikan terhadap berbagai dimensi pendidikan Islam. Misalnya, metode pembelajaran berbasis siswa aktif mayoritas didasarkan pada teori yang digagas ilmuwan Barat, seperti Quantum Teaching oleh Bobbi DePorter (Abuddin, 2009: 231-233). Demikian halnya model-model pembelajaran kooperatif seperti STAD (Student Teams Achievement Division) yang dikembangkan Robert Slavin dan Jigsaw oleh Elliot Aronson; model pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) yang dikembangkan Robert M. Gagne; Contextual Teaching and Learning (CTL) yang digagas Elaine B. Johnson; dan lain-lain (Rusman, 2013).

         Contoh lain, evaluasi pembelajaran dan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam masih didasarkan pada taksonomi Benjamin S. Bloom, yaitu domain kognitif, afektif dan psikomotorik (Palmer, 2010:149).Pada praktiknya, penilaian yang dilakukan pendidik harus memuat keseimbangan ketiga domain tersebut. Penilaian aspek kognitif dilakukan setelah peserta didik mempelajari satu kompetensi dasar yang harus dicapai. Penilaian aspek afektif dilakukan selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, baik di kelas maupun di luar kelas. Penilaian psikomotorik dilakukan selama berlangsungnya proses belajar-mengajar (Chatib, 2015: 159).  

         Paparan di atas mengindikasikan bahwa pendidikan Barat berpengaruh signifikan terhadap pendidikan Islam. Di samping membawa pengaruh positif, pendidikan Barat membawa pengaruh negatif terhadap pendidikan Islam.  Inilah pandangan Mujamil Qomar yang menegaskan bahwa problem utama pendidikan Islam saat ini adalah problem epistemologi. Hal ini disebabkan filsafat pendidikan yang diberikan pada kependidikan Islam saat ini, sepenuhnya filsafat pendidikan Barat, sehingga sistem pendidikan Islam kental oleh pengaruh pendidikan Barat. Sedangkan pendidikan Barat dibangun di atas filsafat pendidikan yang menggunakan pendekatan epistemologi yang banyak bertentangan dengan ajaran Islam, semisal anti-metafisika (Qomar, 2006, 211-212).

         Contoh aktualnya, filsafat pendidikan Barat yang bersifat Pragmatisme dan Materialisme berimplikasi pada tujuan pendidikan yang cenderung diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dunia korporasi; sehingga mengantarkan keterampilan vokasional sebagai tujuan pokok pendidikan. Parameter kesuksesan lembaga pendidikan pun menjadi lebih dangkal, yaitu seberapa besar alumni yang berhasil diserap oleh dunia usaha. Orientasi vokasional yang berlebihan tersebut telah mengikis orientasi spiritualisme dalam pendidikan Islam.

         Atas dasar itu, penulis bermaksud melakukan upaya rekonsiliasi pendidikan Islam dengan pendidikan Barat melalui penciptaan “jembatan emas” yang menghubungkan aspek positif pendidikan Barat dengan aspek positif pendidikan Islam. Jembatan emas tersebut dibangun di atas fondasi Maqasid Syariah atau tujuan pokok syariat Islam.

Basis Maqasid Syariah

         Maqasid Syariah adalah tujuan-tujuan pokok syariat Islam atau hikmah-hikmah yang diletakkan Allah SWT dalam setiap hukum syariat Islam. Sedangkan inti Maqasid Syariah adalah merealisasikan kemaslahatan umat manusia, di dunia maupun di akhirat; baik dengan cara mendatangkan manfaat maupun menampik mafsadat (al-Zuhayli, 2001:1045).

         Sepanjang sejarah, Maqasid Syariah mengalami banyak perubahan dari segi klasifikasi, sesuai dengan dimensi yang dipandang seorang fakih (ahli fikih) atau ulama. Klasifikasi klasik Maqasid Syariah meliputi tiga jenjang, yaitu: Dharuriyyat (Keniscayaan; Primer), Hajiyyat (Kebutuhan; Sekunder), dan Tahsiniyyat (Kemewahan; Tersier).

Dharuriyyat (Keniscayaan)

         Para ulama membagi keniscayaan menjadi 5 (lima): Hifzh al-Din (pelestarian agama), Hifzh al-Nafs (pelestarian jiwa-raga), Hifzh al-‘Aql (pelestarian akal), Hifzh al-Nasl (pelestarian keturunan) dan Hifzh al-Mal (pelestarian harta). Sebagian ulama menambah Hifzh al-‘Irdh (pelestarian harga diri). Melestarikan dharuriyat ini merupakan kemestian, yang tidak bisa tidak ada, jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang. Misalnya, keberlangsungan hidup manusia akan terancam, apabila terjadi krisis ekonomi yang menyeluruh. Oleh karena itu, Islam melarang sebab-musabab terjadinya krisis ekonomi, seperti monopoli, riba, korupsi, kecurangan (Jasser, 2012, 40-41).

         Pada era kontemporer, konsep Maqasid Syariah tersebut mengalami pergeseran, dari ‘penjagaan’ dan ‘perlindungan’ menuju ‘pengembangan’ dan ‘hak-hak asasi’. Pergeseran ini merupakan kontribusi Ibn ‘Asyur yang membuka pintu bagi para cendekiawan kontemporer untuk mengembangkan teori Maqasid Syariah dalam berbagai cara yang baru. Orientasi pandangan baru ini bukanlah konsep ‘perlindungan’ versi al-Ghazali, melainkan ‘nilai’ dan ‘sistem’ versi Ibn ‘Asyur :

         Pertama, Hifzh al-Din (pelestarian agama). Dulu bermakna ‘hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar’ versi al-‘Amiri. Namun, akhir-akhir ini bergeser menjadi ‘kebebasan kepercayaan’ (freedom of faiths) versi Ibn ‘Asyur atau ‘kebebasan berkeyakinan dan beragama’ dalam ungkapan kontemporer. Para penganjur pandangan ini sering mengutip ayat al-Qur’an: ‘tiada paksaan dalam agama’ sebagai prinsip fundamental, alih-alih memahaminya sebagaimana pandangan populer dan tidak akurat, yaitu menyerukan ‘hukuman bagi kemurtadan’.

         Kedua, Hifzh al-Nafs (pelestarian jiwa raga) dan Hifzh al-‘Irdh (pelestarian harga diri). Semula berkisar pada penjagaan jiwa-raga dan harga diri, namun akhir-akhir ini berangsur-angsur diganti menjadi ‘perlindungan harkat dan martabat manusia’, bahkan ‘perlindungan hak-hak asasi manusia’.

         Ketiga, Hifzh al-‘Aql (pelestarian akal). Jika selama ini masih terbatas pada larangan minum arak (khamr), sekarang berkembang menjadi ‘pengembangan pikiran ilmiah’, ‘perjalanan menuntut ilmu’, ‘melawan mentalitas taklid’, dan ‘mencegah mengalirnya tenaga ahli ke luar negeri’.

         Keempat, Hifzh al-Nasl (pelestarian keturunan). Pada abad ke-20, para pakar Maqasid Syariah secara signifikan telah mengembangkan ‘pelestarian keturunan’ menjadi teori yang berorientasi keluarga, misalnya ‘peduli keluarga’.       

         Kelima, Hifzh al-Mal (pelestarian harta). Jika semula bermakna ‘hukuman bagi pencurian’ versi al-‘Amiri dan ‘proteksi uang’ versi al-Juwaini, akhir-akhir ini berkembang menjadi istilah sosio-ekonomi yang familier, misalnya ‘bantuan sosial’, ‘pengembangan ekonomi’, ‘distribusi uang’, ‘masyarakat sejahtera’ dan ‘pengurangan perbedaan antar-kelas sosial-ekonomi’. Pengembangan ini memungkinkan penggunaan Maqasid Syariah untuk kepentingan mendorong pengembangan ekonomi, yang sangat dibutuhkan di kebanyakan negara berpenduduk mayoritas muslim.

Hajiyyat (Kebutuhan)

         Tujuan-tujuan syariat Islam yang termasuk kebutuhan (hajiyyat) bersifat kurang-niscaya bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Misalnya, menikah, berdagang, sarana transportasi, dan lain-lain. Namun, Islam mendorong umat muslim agar memenuhi kebutuhan itu dan mengaturnya. Ketidaksediaan kebutuhan tersebut, khususnya pada tingkat individu, bukanlah soal hidup mati. Misalnya, jika sebagian manusia memutuskan untuk tidak menikah atau tidak berdagang, maka kehidupan manusia tidak akan terancam. Akan tetapi, apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia bagi sebagian besar manusia, maka statusnya berpindah dari jenjang ‘kebutuhan’ menjadi ‘keniscayaan’. Dalam konteks inilah kita dapat memahami kaidah: “Al-Hajah idza ‘ammat nazalat manzilat al-dhararah” (Kebutuhan itu jika menjadi umum, maka didudukkan pada jenjang keniscayaan).

Tahsiniyyat (Kemewahan)

         Tahsiniyyat (kemewahan) berfungsi untuk memperindah kehidupan, seperti minyak wangi, pakaian yang menarik, dan rumah yang asri. Islam mendukung adanya hal-hal itu dan menganggapnya sebagai tanda kemurahan Allah SWT terhadap manusia dan rahmat-Nya yang tak terbatas. Akan tetapi, Islam tidak menghendaki manusia memberi perhatian terhadap tahsiniyyat ini, melebihi perhatiannya terhadap dharuriyyat dan hajiyyat.

Rasionalisasi dan Rekonsiliasi

         Mengapa penulis menjadikan Maqasid Syariah sebagai basis rekonsiliasi? Sementara ini tersedia tiga argumentasi:

         Pertama, Maqasid Syariah berkenaan dengan dimensi esoteris (batiniah; hikmah-maksud) Syariat Islam, sehingga lebih cair dan dinamis ketika bersinggungan dengan unsur-unsur yang secara eksoteris (lahiriah; legal-formal) tidak berlabel Islam. Dengan kata lain, ide-ide yang berbasis Maqasid Syariah bersifat luwes-dinamis, karena dapat menampung berbagai perkembangan terkini, asalkan mampu mengantarkan pada kemaslahatan alam semesta yang dicita-citakan Islam (rahmatan lil-‘alamin). Misalnya: Teori Multiple Intelligences tidak tersurat dalam Syariat Islam, namun secara tersirat sesuai Maqasid Syariah pada kategori Hifzh al-‘Aql (pelestarian akal) yang bertujuan memelihara, memberdayakan dan mengembangkan kapasitas intelektual manusia.

         Kedua, Maqasid Syariah mencakup totalitas kebutuhan hidup manusia yang umumnya dijadikan sebagai acuan tujuan pendidikan. Misalnya: Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan beriman, bertakwa dan berakhlak mulia terkandung dalam Hifzh al-Din; tujuan sehat dan bertanggung-jawab terkandung dalam Hifzh al-Nafs; tujuan berilmu, cakap dan kreatif terkandung dalam Hifzh al-‘Aql; tujuan menjadi warga negara yang demokratis terkandung dalam Hifzh al-Nasl; serta tujuan mandiri tercakup dalam Hifzh al-Mal.

         Ketiga, Maqasid Syariah merepresentasikan dimensi Ilahi yang bersifat absolut-permanen dalam Syariat Islam (al-tsawabit), sekaligus dimensi insani yang bersifat relatif-temporer dalam Syariat Islam (al-mutaghayyirat). Artinya, Maqasid Syariah harus selalu hadir dalam setiap elemen pendidikan Islam, namun manifestasinya selalu dinamis, sesuai konteks ruang dan waktu. Misalnya: Pendidikan Islam bertanggung-jawab untuk mendidikkan kompetensi Hifzh al-Mal, agar lulusan pendidikan Islam tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, bukan menjadi beban bagi orang lain. Manifestasi program pendidikannya bersifat dinamis, seperti mendidikkan keterampilan vokasional yang dibutuhkan oleh masyarakat kontemporer yang identik dengan teknologi informasi.

         Berikut adalah contoh rintisan rekonsiliasi pendidikan Islam dan Barat berbasis Maqasid Syariah dengan pendekatan Tafsir Tarbawi [1] yang ditujukan pada topik desain pembelajaran:

         Pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disebut standar kompetensi atau kompetensi dasar. Selama ini, standar kompetensi mengacu pada taksonomi Bloom, yaitu kognitif, efektif dan psikomotorik. Dalam konteks pendidikan Islam, seharusnya taksonomi Bloom tersebut tidak serta-merta diadopsi begitu saja ke dalam pendidikan Islam. Perlu ada “ijtihad kreatif” yang di satu sisi memanfaatkan taksonomi Bloom tersebut, namun di sisi lain mampu memberikan nuansa Islami yang merefleksikan nilai-nilai keIslaman.

         Misalnya: Dalam al-Qur’an terdapat tiga istilah yang relevan dengan taksonomi Bloom, yaitu ilmu, amal dan akhlak. Ilmu tidak sekedar kognitif, karena dalam Islam, ilmu juga bersifat intuitif, termasuk melibatkan sumber ilmu berupa wahyu. Perbedaannya adalah domain kognitif hanya dapat dilatih melalui proses belajar berbasis otak, sedangkan ilmu dapat dilatih melalui proses belajar berbasis otak (kognisi) dan hati (intuisi). Hal ini beranjak dari pemahaman bahwa ilmu itu ada yang bersifat kasbi (hasil usaha insani) dan ladunni (sebagai anugerah Ilahi). Ilmu kasbi diperoleh melalui belajar berbasis otak, sedangkan ilmu ladunni diperoleh melalui proses belajar berbasis hati, terutama melalui penyucian hati (tazkiyah al-qalb), sebagaimana diisyaratkan Surat al-Baqarah [2]: 282.

         Domain afektif dalam pandangan Bloom berbeda dengan akhlak dalam Islam. Afektif lebih dominan berhubungan dengan etika terhadap makhluk, khususnya sesama manusia, sehingga bersifat anthrophosentris; sedangkan akhlak dalam pandangan Islam secara proporsional memadukan antara etika terhadap Allah SWT, sesama manusia dan alam semesta, sehingga bersifat theo-anthroposentris. Misalnya, al-Qur’an menyeru pemberian sedekah, namun disertai larangan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti pihak penerima (Q.S. al-Baqarah [2]: 264). Jadi, jangkauan akhlak dalam Islam melampaui ruang lingkup domain afektif yang digagas oleh Bloom.

         Domain psikomotorik dalam taksonomi Bloom tidak sama dengan amal dalam Islam. Psikomotorik hanya berhubungan dengan kompetensi keterampilan kerja (skill), sedangkan amal tidak hanya meliputi keterampilan kerja, melainkan juga etika kerja. Oleh sebab itu, al-Qur’an sering menyandingkan kata amal dengan kata shalih, sehingga membentuk istilah yang familiar dalam Islam, yaitu amal shalih (Q.S. al-‘Ashr [103]: 3). Ringkasnya, domain psikomotorik dalam pandangan Bloom bersifat value-free (bebas nilai), sedangkan amal dalam Islam bersifat value-bond (terikat nilai). Oleh sebab itu, dalam pendidikan Islam, domain psikomotorik hanya boleh diterapkan pada keterampilan yang termasuk kategori “amal shalih”. Misalnya, haram mengajarkan korupsi, aksi terorisme hingga ilmu hitam (black magic).

         Kedua, materi pembelajaran. Secara garis besar, materi pembelajaran dalam pendidikan Islam dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu rumpun ilmu PAI, IPA, IPS dan Bahasa (Humaniora). Problem utama yang mendera aspek materi pembelajaran adalah keterpisahan antara satu rumpun ilmu dengan rumpun ilmu lainnya. Tegasnya, “tidak ada tegur sapa” antar berbagai rumpun ilmu yang disebabkan perasaan “superior” yang menyelimuti masing-masing rumpun. Atas dasar itu, rekonsiliasi materi pembelajaran dilakukan melalui integrasi antar berbagai rumpun ilmu. Model integrasinya adalah menjadikan ajaran Islam sebagai titik temu. Artinya, segala rumpun ilmu diseleksi berdasarkan tingkat keselarasannya dengan inti ajaran Islam yang permanen (al-tsawabit), yaitu al-Qur’an dan Sunnah. Al-Qur’an sendiri tidak pernah menunjukkan dikotomi ilmu, sebagaimana termaktub dalam Surat Fathir [35]: 27-28 yang mengisyaratkan bahwa segala ilmu pengetahuan dapat mengantarkan pemiliknya meraih status ulama’, asalkan memiliki sikap khasyyah (takut plus hormat) kepada Allah SWT.

         Ketiga,metode pembelajaran. Seringkali didapati problem ketimpangan dalam metode pembelajaran. Misalnya metode pembelajaran terlalu bersifat teacher-oriented atau student-oriented. Model rekonsiliasinya adalah menyajikan metode pembelajaran yang proporsional, yaitu memadukan antara teacher-oriented, individual-student oriented dan collaborative-student oriented. Dalam pendidikan Islam, seorang guru memiliki posisi yang terhormat dan peran yang signifikan. Oleh sebab itu, metode pembelajaran yang bersifat teacher-oriented harus tetap diprioritaskan. Metode pembelajaran yang bersifat student-oriented dipilah menjadi individual-student oriented dan collaborative-student oriented. Posisi pelajar sebagai makhluk individu diwadahi metode pembelajaran berbasis individual-student oriented; dan posisi pelajar sebagai makhluk sosialdiwadahi metode pembelajaran berbasis collaborative-student oriented. Perpaduan ketiga metode pembelajaran ini, selaras dengan metode pendidikan dalam al-Qur’an yang menyeru pada tilawah, tazkiyyah dan ta’lim (Q.S. al-Jumu’ah [62]: 2). Keempat, evaluasi pembelajaran. Selama ini evaluasi pembelajaran hanya ditujukan pada aspek pasca pembelajaran. Oleh sebab itu, rekonsiliasi dilakukan dengan menerapkan evaluasi pembelajaran yang ditujukan pada aspek pra, proses dan pasca pembelajaran. Dalam hal ini, konsep tafakkur, muraqabah dan muhasabah, dapat dijadikan sebagai model evaluasi pendidikan Islam. Evaluasi pra pembelajaran melalui tafakkur; evaluasi proses pembelajaran melalui muraqabah dan evaluasi pasca pembelajaran melalui muhasabah. Model rekonsiliasi di atas telah merealisasikan Maqasid Syariah dalam pendidikan Islam. Pertama, pelestarian agama (hifzh al-din) berupa akhlak sebagai tujuan pembelajaran. Kedua, pelestarian jiwa-raga (hifzh al-nafs) berupa rumpun ilmu yang dibutuhkan bagi jiwa-raga manusia, yaitu PAI, IPA, IPS dan bahasa. Ketiga, pelestarian akal (hifzh al-‘aql) berupa ilmu sebagai tujuan pembelajaran.  Keempat, pelestarian keturunan (hifzh al-nasl) berupa metode pembelajaran yang memicu interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kelima, pelestarian harta (hifzh al-mal) berupa amal sebagai tujuan pembelajaran yang meliputi keterampilan vokasional yang dibutuhkan untuk bekerja mencari nafkah. Keenam, pelestarian harga diri (hifzh al-‘irdh) berupa metode pembelajaran yang menghormati harga diri pendidik maupun


[1] Tafsir tarbawi di sini mengacu pada metode tafsir tarbawi yang penulis gagas secara mandiri, berdasarkan teori-teori yang terkait tafsir al-Qur’an dan ilmu pendidikan Islam. Langkah metodologis tafsir tarbawi adalah memahami suatu ayat atau term al-Qur’an, berdasarkan analisis bahasa; lalu memahaminya berdasarkan telaah pustaka terhadap kitab-kitab tafsir (klasik dan modern); serta dilengkapi analisis edukatif (tarbawi) yang membuat penafsiran al-Qur’an bercorak kependidikan. Untuk memahami lebih detail mengenai metode tafsir tarbawi ini, dapat mengakses karya penulis: Rosidin, Metodologi Tafsir Tarbawi (Jakarta: Amzah, 2015).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *