Portal Rujukan Studi Maqasid Syariah

 

Maqasid

Dialog antara Maqasid Syari’ah dengan Realitas Kekinian

4 Mins read

M. Nanda Fanindy al-Fateeh (Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga; Redaktur maqasidcentre.id)

Secara etimologis, terma Maqasid Syari’ah terdiri dari dua kata yaitu maqashid yang merupakan bentuk plural dari kata maqshad; mashdar mimi, derivasi dari akar kata qashada. al-Qashdu dan al-Maqshad bermakna sama, yaitu: asal, tujuan sesuatu, jalan yang lurus, adil, tengah-tengah (moderat) dan tidak berlebihan. Sementara kata al-Syari’ah berarti: agama, manhaj, jalan, atau cara hidup.

Secara terminologis, ketika membincang Maqasid Syari’ah, kita akan menjumpai definisi yang beragam, meskipun mereka berangkat dari titik tolok yang hampir sama. Syatibi misalnya, tidak memberikan definisi yang detail tentang makna dari Maqasid Syari’ah.

Oleh karena itu, definisi mengenai maqasid secara umum banyak dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer. Seperti halnya Thahir bin Asyur yang menandaskan bahwa Maqasid Syari’ah adalah hikmah yang diselipkan atau dicatatkan Tuhan pada setiap pensyariatan hukum dalam Islam, tanpa mengkhususkan pada bagian tertentu dalam hukum-hukum syariat. Sementara Alla al-Fasi mendeskripsikan Maqasid Syari’ah sebagai tujuan dari syariat, rahasia-rahasia atas pemberlakuan syariat yang mencakup seluruh produk-produk hukumnya. Lanjut pada Ahmad ar-Raisuni yang menguraikan Maqasid Syari’ah sebagai intensi diturunkannya syariat untuk merealisasikan kemaslahatan umat.

Syariat adalah aturan-aturan (sistem) yang telah Allah gariskan kepada manusia, agar ia mengadopsi segala bentuk aturan tersebut. Dalam menyetir hubungan dirinya dengan Tuhan dan sesama manusia, serta hubungan dirinya dengan alam semesta. Namun, syariat kian disakralkan sebagai pandangan yang kebenarannya tidak dapat ditafsir dan diperdebatkan. Konsekuensinya adalah kemiskinan paradigmatik dan metodologis yang tidak dapat dielakkan. Karena yang dilakukan para ulama saat ini adalah mereproduksi pandangan-pandangan klasik, tanpa melakukan persenyawaan dengan problem kemanusiaan yang senantiasa menampakkan diri dan kian menantang. Seperti kebebasan, egalitarianisme, sistem demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan lain-lain.

Tradisi kafir-mengkafirkan antar sesama, menjadi entitas yang mewarnai ketidaksepahaman antar kelompok. Ketidakmampuan fundamentalisme membaca tanda-tanda zaman dan keinginan kuat menghadirkan masa lalu ke masa kini, menyebabkan adanya kesenjangan yang lebar antara semangat agama dan problem kemanusiaan.

Hal tersebut semakin memuncak, tatkala pemahaman konservatif dan utopis tersebut dilembagakan melalui jalan kekerasan. Ditambah dengan doktrin jihad dalam tradisi Islam, yang seringkali dijustifikasi oleh sebagian kelompok dan sekte tertentu sebagai alat untuk mengabsahkan kekerasan.

Padahal proteksi terhadap jiwa (Hifzhu al-Nafs) berorientasi pada jiwa personal (bukan kolektif), manusia─secara personal─berhak memperoleh perlindungan dari kerusakan dan bahaya-bahaya lainnya. Seperti fitrah manusia, ia merupakan unsur pembentuk kemanusiaan, baik secara materi maupun maknawi.

Kasus tersebut, tidak sesuai dengan yang termaktub di dalam al-Qur’an: “Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.” Begitu juga firman-Nya yang berbunyi: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya)….”

Dengan perihal di atas, justru akan menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Benarkah agama yang bersumber dari Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang telah membawa pesan eksklusif dan rigit?

Jasser Auda dalam bukunya “al-Ijtihad al-Maqasidîy” memunculkan spirit, dari proteksi agama (Hifzhu al-Din) menuju jaminan atas kebebasan beragama. Beliau menandaskan bahwa istilah Hifzhu al-Din tidak hanya berkutat pada batasan kemurtadan (Had al-Riddah), namun berdasarkan pada proteksi terhadap akidah, ibadah, dan lain-lain.

Sesungguhnya proteksi terhadap agama mencakup setiap agama-agama, yang berdasarkan pada prinsip “la ikrâha fi al-din” (tidak ada paksaan di dalam (menganut) agama). Karena konsep had al-riddah dalam hifzhu al-din mengalami transformasi makna─dilebarkan pengertiannya─menuju pada prinsip yang mengandung kebebasan beragama.

Dalam menghadapi realitas manusia dan kondisinya, berbagai macam wacana keagamaan dan mekanismenya dilontarkan, baik dari kalangan ekstrem maupun moderat. Ada yang memandang fenomena tersebut sebagai ekspresi kultural dan ada yang bersandar pada prinsip-prinsip pemikiran yang sama, dan mengandalkan mekanisme yang sama. Mekanisme tersebut─dalam tataran yang menyatukan kelompok moderat dan ekstrem─menurut Nashr Hamid Abu Zayd di dalam bukunya Naqd al-Kithâb al-Dînî, dapat dirangkum sebagai berikut: Pertama, Menyatukan antara pemikiran dengan agama, dan meniadakan jarak antara subjek dan objek. Kedua, Menginterpretasi seluruh fenomena, apakah sosial atau fenomena alam, dengan cara mengembalikan seluruhnya pada prinsip atau sebab utama.

Ketiga, mengandalkan otoritas salaf atau turâts (tradisi). Keempat, keyakinan mental dan kepastian intelektual yang final, serta menolak perbedaan pemikiran apa pun, kecuali perbedaan tersebut berkisar pada masalah cabang dan detailnya, bukan pada permasalahan dasar dan akarnya. Kelima, Membuang dan mengabaikan dimensi historis. Hal ini terlihat jelas pada romantisme masa lau yang gemilang. Dalam hal ini, masa Khulafâ’ ar-Rasyidîn dan masa kekhalifahan Turki Usmani diperlakukan sama.

Islam adalah ajaran yang bersumber dari Tuhan dan berorientasi pada manusia. Atas dasar inilah Islam tidak hanya menjadi agama yang membawa wahyu ketuhanan, melainkan juga sebagai agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Di mana kemaslahatan primer menjadi acuan utama dalam implementasi syariat. Sebab kalau tidak, maka akan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan ambruknya tatanan sosial.

Kemaslahatan dalam tatarannya menjadi penyeimbang dan mediasi antara kecenderungan dunia dan akhirat, titik temunya terletak pada upaya pembumian nilai-nilai yang diidealkan Tuhan untuk kemanusiaan secara universal. Kemaslahatan Primer yang dimaksudkan adalah perlunya melindungi agama (hifzhu ad-dîn), jiwa (hifzhu an-nafs), akal (hifzhu al-aql), keturunan (hifzhu an-nasl), dan harta benda (hifzhu al-mâl).

Seperti pemaparan yang telah disinggung di atas, bahwa hifzhu ad-dîn dan hifzhu an-nafs yang merupakan bagian dari maqâshid syariah, tidaklah bertolak belakang dengan kondisi kemanusiaan kontemporer. Begitu juga dengan hifzhu al-aql, seperti yang digembor-gemborkan oleh Jasser Audah, dari hifzhu al-aql menuju pertumbuhan malakâh (bakat intelektual) akal dan pemikiran.

Urgensi menjaga akal adalah─perintah Tuhan dalam─kewajiban mencari ilmu bagi setiap muslim lelaki dan muslim perempuan, secara kontinu mencari ilmu dimulai dari buaian Ibu hinga liang lahat. Akal juga digunakan untuk merenung dan berpikir atas apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, ia juga merupakan manât al-taklîf (tempat bergantungnya suatu pembebanan). Oleh karena itu, Tuhan mengharamkan khamr/arak karena ia merusak akal, dan menetapkan batasan-batasan bagi yang melanggarnya (had al-khamr).

Tuhan menetapkan batasan-batasan (had) bagi orang yang berzina adalah agar manusia menjaga kehormatannya. Karena menjaga kehormatan dilakoni untuk mencegah munculnya kejahatan; menolak kerusakan; selain itu juga untuk melindungi hak-hak personal maupun kolektif. Hifzhu al-nasl pada tatarannya telah menaungi kemaslahatan umat di dalam menjaga generasi pemuda (penerus) suatu bangsa. Dari hifzhu an-nasl menuju mahligai rumah tangga yang harmonis.

Selanjutnya Tuhan juga menetapkan batasan-batasan bagi seorang yang mencuri atau mengambil harta orang lain. Hal ini dilakukan sebagai tindakan preventif agar manusia tidak sembarangan mengambil harta maupun hak liyan. Dalam pemaknaan yang lebih luas, hifzhu al-mâl telah merambah dalam kemakmuran ekonomi, dari hifzu al-mâl menuju pembangunan ekonomi.

Bahkan akhir-akhir ini, di tengah-tengah kita telah muncul istilah ekonomi Islam maupun Bank Syariah. Karena bagaimanapun juga, ekonomi merupakan salah satu penyeimbang suatu negara (stabilitas ekonomi), dengan  merealisasikan persamaan dan keadilan adalah salah satu syarat menuju kemakmuran ekonomi. Oleh karena hal-hal di atas, maka setiap manusia niscaya menghargai keberagaman orang lain, menghormati jiwa, menghargai kebebasan berpikir dan berpendapat, menjaga keturunan (hak reproduksi), serta menghargai kepemilikan harta setiap orang. Kemaslahatan primer inilah yang merupakan inti ajaran agama, paradigma agama yang berbasis kemanusiaan. Karena tujuan pensyariatan hukum dalam Islam adalah membebaskan manusia dari kungkungan hawa nafsu.

Related posts
Maqasid

Mengenal Maqasid al-Qur’an Badi’uzzaman Sa’id Nursi

4 Mins read
M. Nanda Fanindy al-Fateeh (Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga; Redaktur maqasidcentre.id) Adalah sunah setiap peradaban memiliki masanya dan rentang waktunya. Jika kita…
Maqasid

Maqasid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi

7 Mins read
Judul               : Maqasid Ekonomi Syariah : Tujuan dan AplikasiPenulis             : Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I,Penerbit           : Empatdua Media, MalangTebal               : 215 halamanTahun…
Maqasid

Wasathiyyah Sebagai Cita Rasa Maqasid Syariah

3 Mins read
Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I (Dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri) Metodologi Maqasid Syariah sejatinya bernuansa moderatisme. Hal ini sejalan dengan paham Islam Nusantara…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *