Portal Rujukan Studi Maqasid Syariah

 

Maqasid

Fikih Korupsi sebagai Inspirasi “Melahirkan” Fikih Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

5 Mins read

Dr. Muhammad Solikhudin, M. H.I. (Dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri, Jawa Timur)

Fikih korupsi karya Dr. Harun al-Rasyid ini luar biasa, karena mampu menginspirasi penulis melahirkan karya lanjutan yang berupa fikih good governance. Maraknya praktik politik uang di Indonesia, baik itu pada praktik pemilihan umum untuk mempengaruhi peserta, perebutan jabatan strategis di pemerintah, pemenangan tender/lelang di Instansi pemerintah, pemenangan perkara di pengadilan, pengurusan perkara di kejaksaan dan lain-lain merupakan sebagian contoh dari praktik politik uang.

Politik uang merupakan praktik penggunaan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, dalam pengertian ini uang merupakan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Dengan politik uang ini, maka dapat dipastikan, keputusan yang diambil tidak lagi berlandaskan kepentingan dan kebaikan bersama, namun mengarah pada keuntungan yang diperoleh dari keputusan tersebut (Harun al-Rasyid, 2016: 289).

Perspektif Maqasid al-Shari’ah dalam Fikih Korupsi

Fikih korupsi apabila ditinjau dengan maqasid al-shari’ah menemukan signifikansinya. Maqasid yang merupakan tujuan hukum Islam merupakan tujuan dari penerapan hukum Islam. Arahan hukum Islam yang ingin direalisasikan dalam bentuk mashlahah seperti tujuan pokok teks-teks hukum tersebut kemudian diformulasikan ke dalam lima hal pokok, meliputi al-muhafazah ‘ala al-din, al-muhafazah ‘ala al-nafs, al-muhafazah ‘ala al-‘aql, al-muhafazah ‘ala al-nasl dan al-muhafazah ‘ala al-mal. Imam Shihab al-Din al-Qarafi menambahkan al-muhafazah ‘ala al-‘irdi, yakni melindungi kehormatan diri (Harun al-Rasyid, 2016: 291).

Sesuai dengan teori maslahah Muhammad Sa’id Ramadan al-Buthi yang memiliki lima batasan, meliputi kemaslahatan termasuk pada tujuan Shāri’ yang terwujud dalam lima prinsip dasar universal Islam, tidak bertentangan dengan Kitab Suci, tidak bertentangan dengan al-Sunnah, tidak bertentangan dengan Qiyas dan keberadaannya tidak boleh menegasikan kemaslahatan lain yang lebih penting atau setara (Solikhudin, 2019:19). Teori ini merupakan perwujudan maqasid yang dijelaskan di atas, oleh karena itu secara prinsip dan praktik dapat dinyatakan, bahwa teori maslahah telah diterapkan dalam formulasi kebijakan berupa tindak kriminal yang berbentuk politik uang untuk mempengaruhi orang lain. penerapan berikutnya terlihat dalam formulasi sanksi pidana serta dalam konsep pertanggungjawaban pidananya (Harun al-Rasyid, 2016: 293).

Berdasarkan penetapan dan sifatnya, apabila dicermati, maka illat hukum terkait politik uang dapat digolongkan ke dalam illat mustanbathah karena illat politik uang tidak dijelaskan secara tegas dalam sumber primer hukum Islam. Illat mustanbathah itu digali melalui pencarian terhadap implikasi makna dari illat lain sehingga dianalogikan untuk illat perkara baru yang dicari. Inilah yang dinamakan dengan illat qiyas, yakni illat yang dinyatakan dalam nas yang berupa sifat mufhim yang memiliki implikasi makna lain (Harun al-Rasyid, 2016: 293).

Unsur berbuat/tidak berbuat sesuai dengan kehendak pemberi merupakan unsur yang paling perpengaruh dalam proses pembentukan illat, baik dalam perbuatan suap menyuap dan perbuatan politik uang (Harun al-Rasyid, 2016: 294). Menurut maqasid, politik uang menimbulkan kemudaratan daripada kemaslahatan. Kemudaratan itu meliputi hilangnya keadilan, hilangnya harta benda secara sia-sia, hilangnya kejujuran, menimbulkan sifat pesimistis, menumbuhsuburkan korupsi, mengakibatkan orang yang lemah kehilangan haknya atau kesempatannya dan mengakibatkan hilang atau berkurangnya kualitas sumber daya manusia yang unggul.

Dari Fikih Korupsi ke Fikih Good Governance

Seperti dijelaskan di atas, fikih korupsi merupakan inspirasi penulis untuk melahirkan fikih good governance. Fikih good governance merupakan ilmu tentang hukum-hukum agama dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diperoleh dengan cara ijtiha>d dan dicari dari sumber primer hukum Islam. Fikih yang semacam ini lebih mengutamakan aspek demokratisasi, keadilan, kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hal ini tentunya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Bangunan fikih good governance, seperti dijelaskan dalam artikel penulis yang berjudul formulasi fikih good governance dalam negara kesejahteraan Indonesia, memiliki beberapa aspek yang harus diterapkan secara kontinuitas atau berproses.

Islam sejatinya telah merumuskan konsep demokrasi yang melibatkan semua kalangan dalam mengambil keputusan. Demokrasi menghendaki terwujudnya pemerintahan yang kuat yang ditandai dengan proses pemilihahn pemimpin yang demokratis, karena itu negara harus memiliki keabsahan politik dan sosial melalui pengakuan dan keterikatan warga negara dengan negara serta pemenuhan kewajiban warga negara kepada negara. Konsep demokrasi ini dapat ditemui dalam  al-Qur’an surat an-nisa’(4): 18 dan an-nah}l (16): 90.

Islam mengakui dan mendukung pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan pembatasan atas penggunaan sumber-sumber ekonomi yang terukur. Termasuk dalam hal ini adalah pencarian sumber-sumber keuangan Negara dan alokasi dana yang fair. Kebebasan investasi dan terjaminnya alokasi penganggaran untuk masyarakat umum. Konsep  pembangunan ekonomi dapat dilihat dalam al-Qur’an surat al-Hujurat (49): 13.

Islam juga menjunjung tinggi sistem hukum yang berkeadilan. Setiap warga negara dan anggota masyarakat harus mempunyai jaminan keamanan, pelaksanaan hak-hak dasar, perlindungan sebagai individu dan sebagai warga negara. Demokrasi menghendaki negara harus menjamin kerangka hukum yang berkeadilan serta perwujudan skema pencegahan korupsi, baik secara politik dan administrasi. Penciptaan kerangka hukum yang berkeadilan dan kerangka hukum yang fair tersebut menjamin kesamaan bagi semua warga negara dan perlindungan atas hak asasi manusia. Konsep sistem hukum yang berkeadilan ini dijelaskan dalam al-Qur’an surat as-Syura (42): 38 dan ali-Imran (3): 38. Tujuan dari rezim politik demokratis, pembangunan ekonomi dan sistem hukum yang berkeadilan adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umum, seperti disebutkan dalam kaidah fikih: kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan umum dan disebutkan dalam kaidah usul fikih: menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Perspektif Maqasid al-Shari’ah dalam Fikih Good Governance

Maqasid melihat fikih good governance sebagai entitas yang berkaitan dengan segala macam aspek kebaikan, meliputi pelayanan yang baik, perilaku pejabat yang baik, kejujuran, keadilan dan lain-lain yang pada gilirannya akan melahirkan kesejahteraan lahir-batin bagi semua kalangan, baik rakyat, sektor swasta dan pejabat publik. Bahkan dunia internasional yang bekerja sama dengan bangsa Indonesia.

Apabila  fikih good governance ditinjau dengan Maqāṣid yang berimplikasi pada alasan hukum dan kepastian hukum, maka dapat dipahami ketika terdapat penyelewengan kekuasaan, pelayanan yang belum prima, bahkan mengarah tindakan korupsi, maka hal ini membuat rakyat kecewa. Sedangkan, apabila penerapan fikih good governance dilakukan secara berkelanjutan, maka akan muncul kepastian hukum (qaṭiyah) semisal keadilan, akuntabilitas, dan lain sebagainya. Urgensi hukum (arūrah) juga terealisasi semisal profesionalisme dan transaparansi, dan lain sebagainya. Dimensi universal (kulliyyah) juga muncul semisal tercapainya kesejahteraan dan kepentingan umum antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani.

Adapun teks yang melarang kita untuk memakan harta haram adalah QS al-Nisā’ 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Pemeliharaan harta, saat ini berkembang menjadi istilah-istilah sosio-ekonomi yang tidak asing, seperti bantuan sosial, pengembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera, dan pengurangan perbedaan antar-kelas sosial-ekonomi. Pengembangan ini memungkinkan penggunaan maqaṣīd untuk mendukung pengembangan ekonomi, yang sangat dibutuhkan di kebanyakan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Begitu pula pemberantasan korupsi, maupun perilaku anti korupsi merupakan upaya pemeliharaan harta negara.

Apabila permasalahan penyimpangan kekuasaan, pelayanan yang belum prima, bahkan mengarah pada tindakan korupsi, maka ada dua illat yang bisa diajukan, yakni: merusak (itlāf) dan menyakitkan hati atau mengecewakan rakyat. Kemudian dipastikan illat menyakitkan hati disamakan dengan illat berkata ufatau hus kepada orang tua. Inilah dinamakan dengan qiyas awlāwī. Jika berkata hus saja dilarang apalagi berkata kotor atau kasar.

Ketika seseorang mampu dalam mengurus harta pribadi dan negara, maka akan muncul muhāfaẓah ‘ala al-māl. Hal itu dapat diartikan, bahwa ketika pemeliharaan pada harta terpenuhi, maka pemeliharaan dalam agama, jiwa, akal dan keturunan juga akan terpenuhi. Metode semacam ini dinamakan dengan qiyas awlāwī, yaitu qiyas yang berlakunya hukum pada furū’, dalam hal ini adalah kemampuan menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada aṣl, dalam hal ini adalah kemampuan mengurus harta, karena kekuatan illat pada furū’, karena posisi furū’ lebih tinggi dari pada aṣl. Sebaliknya apabila seseorang tidak mampu mengurus harta pribadi dan harta negara, maka pemeliharan dalam agama, jiwa, akal, dan keturunan juga tidak akan terpenuhi. Oleh karena itu korupsi merupakan perbuatan tercela, apalagi sampai melakukan tindakan korupsi secara berjama’ah. Hal ini harus dihindari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *