Portal Rujukan Studi Maqasid Syariah

 

Fikih - Usul Fikih

Benarkah tidak Ada Dasar di dalam al-Qur’an dan Hadis tidak Islami?

5 Mins read

Dr. Holilur Rohman, M.H.I
(Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SA, Redaktur Maqasid Centre)

Terdapat banyak kesalahan yang terjadi di masyarakat, di mana setiap sesuatu baru yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah Saw, atau “tidak ada” dalilnya dianggap tidak Islami atau bid’ah. Kesimpulan ini sangat simplistik, terlalu menyederhanakan masalah. Menanggapi probelem ini, teringat sebuah ungkapan yang sangat populer dari al-Syihristani dalam kitab al-Milal wa al-Nihal,

النُّصُوصُ إِذَا كَانَتْ مُتَنَاهِيَةً وَالْوَقَائِعُ غَيْرَ مُتَنَاهِيَةٍ وَمَا لَا يَتَنَاهَا لَا يَضْبَطُهُ مَا يَتَنَاهَى عُلِمَ قَطْعاً اَنَّ اْلِاجْتِهَادَ وَالْقِيَاسَ وَاجِبُ الْاِعْتِبَار حَتَّى يَكُونَ بِصَدَدِ كُلِّ حَادِثَةٍ إِجْتِهَادٌ

“Kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan masyarakat adalah hal-hal yang tidak dapat dihitung. Adalah pasti bahwa tidak setiap kejadian selalu ada teks (nash). Jika teks-teks adalah terbatas sementara peristiwa kehidupan tidak terbatas, dan yang terbatas tidak mungkin menampung yang tak terbatas, maka upaya-upaya kreatif intelektual (ijtihad) dan analogi adalah niscaya adanya, sehingga setiap peristiwa ada keputusan hukum yang jelas”. Al-Syihristani,Al-Milal wa al-Nihal,Hamisy “Al-Fishal fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal, karya Ibn Hazm, Maktabah al-Salam al-‘Alamiyyah, Juz II, hlm. 32.

Selain itu, Imam Haramain (w. 478 H) juga mengatakan dalam kitab al-Burhan:

والايات والاخبار المشتملة على الاحكام نصا وظاهرا بالاضافة الى الاقضية والفتاوى كغرفة من بحر لا ينزف …  فإن لم يجدوها اشتوروا ورجعوا الى الرأى

“Ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis-hadis Nabi yang membicarakan hukum-hukum praktis, baik dalam bentuk tegas (nash) maupun yang jelas (zahir) dibanding dengan kasus-kasus dan fatwa-fatwa, bagaikan satu gayung dari air samudra yang tak pernah kering … jika mereka tidak menemukannya, mereka berdiskusi dan kembali kepada nalar” (Al-Burhan, II, hlm. 765)

Maka, setiap persitiwa yang tidak ada dasar nash al-Qur’an dan hadisnya, belum tentu dikategorisasikan sebagai bid’ah atau tidak Islami. Jika semua urusan dunia harus dicantumkan dalam al-Qur’an, niscaya al-Qur’an tidak cukup dengan 30 Juz, 114 surat dan 6000-an ayat, tapi bisa jadi ratusan juz, ribuaan surat, dan ratusan juta atau bahkan milyaran ayat.

Secara umum kandungan ayat al-Qur’an dan hadis ada dua macam, pertama memuat aturan umum dan prinsipil seperti perintah berbuat baik dan adil. Kedua memuat aturan yang sifatnya spesifik seperti aturan tentang pernikahan dan waris. nash al-Qur’an dan hadis yang sifatnya prinsip atau umum menjadi dasar dalam penetapan sebuah hukum, baik perisitiwa tersebut telah dijelaskan dalam teks secara spesisifk, atau pun sebaliknya.

Ada banyak peristiwa yang tidak memiliki dasar normative-teologis secara spesifik. Semisal apa hukum jual beli via marketplace, penggunaan vaksin, masker, disenfektan, perluasan tempat sa’i atau ibadah haji lainnya, bayi tabung, akad nikah menggunkan video call, sistem pemerintahan demokrasi, pemilu, dan lain sebagainya.

Setiap peristiwa yang tidak ada penjelasan spesifiknya dalam al-Qur’an dan hadis, menjadi peluang mujtahid untuk berijtihad berdasarkan prinsip teks al-Qur’an dan hadis, dan juga diselaraskan dengan keadaan di setiap zamannya. Maka dalam kajian empat mazhab sering didapati perbedaan pendapat tentang sebuah hukum karena proses dan dasar ijtihadnya yang terkadang berbeda, seperti tentang hukum bunga bank.

Prinsip dasarnya adalah, selama peristiwa tersebut memberi dampak kepada kemaslahatan, maka hukumnya bisa sunnah bahkan wajib tergantung dampak maslahah yang dihasilkan, dan hukumnya bisa makruh dan haram, tergantung dapak mudarat yang terjadi, dan bisa mubah jika tidak ada dampak apapun..

Oleh karena itu, jika  menemui sebuah peristiwa atau keaadaan yang tidak ada dasar teks spesisifik dalam al-Qur’an dan hadis, jangan terburu-buru menghakiminya tidak Islami, bid’ah, haram, atau label “mengerikan” lainnya. Peluang Ijtihad terbuka lebar dalam persoalan ini.

Lalu, bagaimana menyikapi setiap peristiwa yang tidak ada landasan dalil secara spesisifik dalam al Qur’an dan Hadis? Ada banyak metode untuk menyelesaikan persoalan ini. Para ulama juga telah menyedian beragam kaidah dan teori untuk menyelesaikan problematik hukum Islam, baik berupa kaidah fiqh, usul fiqh, maupun Maqasid Syariah.

Penerapan Kaidah Fiqh dan Usul Fiqh dalam penyelesaian Problematika Hukum Islam

Kaidah fiqh dan usul fiqh adalah dua ilmu yang menjadi dasar penting dalam menghadapi problematika hukum Islam kontemporer. Contoh penerapan kaidah fiqh dan usul fiqh dalam penyelesaian problematika Hukum Islam kontemporer adalah tentang hukum jual beli online. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

الأصل في المعاملة الاباحة الا أن يدل دليل على تحريمها

Pada dasarnya hukum bermuamalah adalah boleh kecuali ada dalil lain yang menunjukkan keharamannya (Moh.AbdurRohman Wahid: 2016, 223).

Jual beli online melalui media sosial merupakan hal baru yang belum ada pada zaman Nabi dan tidak dibahas juga secara spesifik oleh para ulama fiqh dalam berbagai rujukan. Oleh karena itu, selama dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun akad salam atau istisna’ dan tidak melanggar prinsip syariat Islam secara umum, maka hukumnya termasuk akad mumalah yang diperbolehkan.

Praktek jual beli melalui media sosial karena tidak pernah ada penjealsannya dalam al-Qur’an dan hadis, dalam kajian usul fiqh juga dikategorikan sebagai al-maslahah al-mursalah. Al-mashlahah al-mursalah adalah mashlahah yang tidak ada legalitas nash dalam hal memberlakukan atau pun membatalkan kemaslahatan tersebut. Dalam arti yang lebih jelas bahwa tidak ada penunjukan dari nash dalam tingkat nau’ (macam) maupun jins (jenis). (Asafri Jaya Bakri: 1996, 145)

Walaupun tidak ada dasar teks spesifik dalam al-Qur’an dan hadis, akan tetapi karena menjadi kebutuhan masayrakat dan memberikan dampak maslahah bagi penjual dan pembeli, maka hukumnya boleh. Bagi penjual, dia akan mendapatkan keuntungan dari hasil jualannya dan mendapatkan kemudahan berjualan melalui medsos. Bagi pembeli, dia juga mendapatkan manfaat karena tidak perlu ke luar rumah untuk membeli barang yang diinginkan.

Jika pada prakteknya ternyata ada syarat yang tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan ketidakjelasan atau kemudaratan bagi salah satu pihak, seperti  adanya penipuan baik dari pihak penjual ataupun pembeli, maka hukum jual beli online melalui media sosial bergeser menjadi haram. Contohnya, penjual mengiklankan produk barang di medsos dengan penjelasan spesifikasi lengkap, ternyata barang yang dikrim kepada pembeli setelah dilunasi tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati sebagaimana tertera di media social, maka penjualan seperti ini menjadi tidak boleh, dan penjual mendapatkan dosa atas tindakan penipuannya.

Pada jual beli online melalui media sosial, penjual dan pembeli boleh menyepakati suatu hal demi kemudahan dan kenyamanan proses jual beli sesuai keinginan kedua belah pihak selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Contohnya adalah, si penjual boleh mensyaratkan agar pembayaran barang hanya melalui rekening bank tertentu. Begitu juga pembeli boleh memberi syarat pengiriman barang harus melalui kurir tertentu. Asalkan syarat tersebut telah menjadi kesepakatan bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan, maka syarat tersebut hukumnya boleh. hal ini berdasar kadiah fiqh:

كل شرط كان من مصلحة أو من مقتضاه فهو جائز

Setiap syarat dalam suatu transaksi yang bertujuan untuk kesuksesan dan tujuan transaksi tersebut, maka dibolehkan.(Moh. Abdur Rahman Wahid: 2016, 224)

Penerapan Maqasid Syariah dalam Penyelesaian Problematika Hukum Islam

Salah satu metode penyelsaian hukum Islam kontemporer terutama bagi persoalan hukum yang tidak ada dalilnya adalah menggunkan Ijtihad Maqasidy sebagaimana tawaran Jasser Audah. Ijtihad maqasidy artinya berijtihad berdasar maqasid al-syariah. Menurut Jasser Audah, maqasid al-syariah adalah kemaslahatan atau kumpulan kemaslahatan yang menjadi tujuan pemberlakuan hukum berdasar penjelasan syari’ atau menurut persangkaan kuat seorang mujtahid. Andaikan kemaslahatan tersebut tidak ada maka hukum tidak akan disyariatkan sama sekali. (Jasser Audah:2015, 36-37). Di antara sekian teori, salah satu tawaran adalah teori Sad Dari’ah berdasar Maqasid Syariah.

Menurut al-Qarafi, tidak hanya sarana yang negatif saja yang perlu mendapatkan perhatian serius untuk ditutup, akan tetapi sarana positif yang legal juga perlu mendapatkan perhatian tersendiri agar memberi peluang pada ide-ide kreatif dan brillian demi pengembangan hukum Islam secara spesifik, dan pengembangan agama Islam secara umum. Oleh karena itu, sebagaimana ada zari’ah yang harus ditutup, ada juga zari’ah yang wajib untuk ditutup, ada zari’ah yang makruh ditutup, ada zari’ah yang sunnah ditutup, dan ada juga zari’ah yang mubah untuk ditutup.( Al-Imam al-Qarafi: 2003, 63).

Jasser Audah setuju dengan pembagian sadd al-zari’ah versi al-Qarafi sehingga menyebutnya sebagai sadd al-zari’ah berbasis maqasid, yaitu sebuah upaya untuk memperluas sadd al-zari’ah tidak hanya pada sisi negatif pemikiran konsekuensialis (penilaian suatu aksi berdasar hasilnya), akan tetapi juga masuk pada sisi positif juga yang menuntut pembukaan sarana-sarana untuk meraih tujuan yang baik, bahkan ketika tujuan itu tidak dijelaskan oleh nashsecara spesifik. Semakin buruk maksud dan tujuan yang dicapai oleh sarana, maka tingkat pelarangan sarana semakin tinggi hingga mencapai hukum haram. Sebaliknya, semakin tinggi kebaikan dari maksud dan tujuan yang dicapai oleh sarana, maka semakin tinggi pula tingkat perintah suatu sarana hingga mencapai tingkat wajib. Sedangkan sarana yang sifatnya netral, maka hukumnya berada pada posisi mubah. (Jasser Audah: 2015, 311–312).

Prinsipnya, Semakin buruk maksud dan tujuan yang dicapai oleh sarana, maka tingkat pelarangan sarana semakin tinggi hingga mencapai hukum haram. Sebaliknya, semakin tinggi kebaikan dari maksud dan tujuan yang dicapai oleh sarana, maka semakin tinggi pula tingkat perintah suatu sarana hingga mencapai tingkat wajib. Sedangkan sarana yang sifatnya netral, maka hukumnya berada pada posisi mubah. Sistem demokrasi dengan model sekarang misalnya, tidak ada landasan secara spesifik dalam alQur’an dan sunnah. Maka hukum penggunaannya tergantung dampak maslahah atau mudarat yang dihasilkan. Semakin berdampak maslahah dan manfaat kepada masyarakat, maka diperbolehkan, bisa sunnah, bahkan wajib. Sebaliknya, jika berdampak pada mudarat, bisa menjadi makruh, bahkan haram. Di sinilah pentingnnya integrasi keilmuan “agama” dan “umum” untuk mengukur sejauh mana dampak maslahah dan mudarat yang dihasilkan.

Related posts
Maqasid

Maqasid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi

7 Mins read
Judul               : Maqasid Ekonomi Syariah : Tujuan dan AplikasiPenulis             : Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I,Penerbit           : Empatdua Media, MalangTebal               : 215 halamanTahun…
Maqasid

Ijtihād Maqāṣidī, Imam Mālik, dan Hak-hak Perempuan

2 Mins read
Akhmad Sulaiman (Mahasiswa Doktoral Studi Islam UIN Sunan Kalijaga; Pejuang Disertasi Maqasid Syariah) Isu pemerjuangan hak-hak perempuan di kalangan Muslim beru populer…

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *