Portal Rujukan Studi Maqasid Syariah

 

Maqasid

Menjaga Negara Sebagai Dharuriyyat ke-Tujuh dalam Maqashid Syariah

9 Mins read

Review Jurnal

Judul:The State As An Essential Value (Daruriyyat) of The Maqasid Al-Syariah
Penulis:Saim Kayadibi (Turki)
Identitas Penulis:Associate Professor of Internatioal Islamic University, Malaysia Kualifikasi Akademik: Bachelor Degree of Syariah, Universitas Al-Azhar, Kairo Master of Philosophy (Islamic Law), University of Durham Doctor of Philosophy (Islamc Law), University of Durham Konsentrasi Kajian: Islamic Legal Theory and Jurispridence, Political Economy, Juristic Preference in Islam (istihsan), Halal Industry, etc
Terbit di Jurnal:Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah (UIN Jakarta), Vol 19, No. 1 tahun 2019
  • Oleh Alex Medani (Kandidat Doktor Ilmu Hukum dan Pranata Sosial UIN Sunan Kalijaga)
  • Latar Belakang

Saim Kayadibi memulai artikel ini dengan membandingkan konstruksi dharuriyat yang dikenal selama ini di kalangan sarjana muslim sebagai sebuah konstruksi tubuh manusia. Pada dasarnya manusia disebut sebagai makhluk hidup karena memiliki struktur tubuh yang saling mendukung. Ada organ-organ tubuh paling dasar (panca indera) seperti mata (penglihatan), telinga (pendengar), tangan (peraba), hidung (penciuman) dan lidah (perasa). Ada lagi organ yang membantu manusia untuk memberikan persepsi dan kehati-hatian, seperti otak dan hati. Organ lainnya dapat disebut sebagai pelengkap tubuh manusia. Kayadibi membatasi pada organ-organ penting saja untuk membatasi terjadi penyelewengan pada teori lebih jauh.

Secara parsial, masing-masing organ tubuh tersebut adalah penyedia layanan terpisah yang berperforma penting dan berfungsi sendiri. Jika mereka tidak bertindak bersama, maka mereka kehilangan kemampuan untuk menjadi bagian dari tubuh manusia. Agar bisa tetap bersama, mereka harus dihubungkan melalui tulang/kerangka tubuh manusia. Tanpa kerangka, organ ini tidak bisa berdiri tegak atau dianggap sebagai manusia yang lengkap. Jika fungsi kerangka dipertimbangkan, maka orang dapat mengerti mengapa itu penting bagi tubuh manusia.

Sama seperti kerangka yang menyimpan semua bagian dan organ tubuh manusia bersama-sama dan membuat orang menjadi manusia, Islam membutuhkan kerangka -seperti institusi- untuk melindungi nilai-nilainya. Di sinilah “Negara” memainkan peran sebagai kerangka dalam konstruksi dharuriyat. Ini juga yang membuat “Negara” layak dipertimbangkan menjadi nilai esensial ketujuh (dharuriyat) dalam Islam, karena ia menjaga nilai-nilai yang lain bersama (agama, kehidupan, kecerdasan, garis keturunan, kekayaan dan kehormatan [‘irdh]). Kehadiran negara akan menjamin eksistensi dan kontinuitas agama, bahkan yang terpenting menurut Kayadibi, pada zaman modern ini, tidak adanya negara akan berakibat pada hilangnya nilai-nilai esensial (dharuriyat) yang lain.

Sejarah mengajarkan betapa nilai-nilai esensial akan dirusak ketika negara kolaps. Situasi muslim di Irak, Syria, Libia, Xinjiang dan daerah lainnya sebagai contoh. Oleh karena itu, menjadi penting untuk merenungkan pendapat Ibn Taimiyah bahwa mengatur urusan manusia adalah salah satu dari wajibaat yang paling penting dalam agama.[1] Untuk menekankan pentingnya negara, Ibn Taimiyah mengatakan: “Enam puluh tahun berada di bawah pemimpin yang zalim leih baik daripada satu malam tanpa pemimpin (sulthan)”.

  • Tujuan

Tujuan penulisan ini sebagaimana diungkap oleh Kayadibi adalah untuk membantu memahami signifikansi negara dalam rangka menginterpretasikan tujuan Syari’. Sebagai khalifah yang diberi kepercayaan untuk memelihara bumi, manusia harus mampu menyeimbangkan kebutuhan dunia dan akhirat, tidak hanya mengurus urusan akhirat saja, maupun sebaliknya. Pemisahan keduanya bahkan dianggap tidak dibenarkan dalam agama. Hubungannya dengan negara dalam Islam, para sarjaa muslim setidaknya membagi tiga elemen penting; Ummah, Hukum, dan Kepemimpinan. kepemimpinan menjadi penting dalam Islam karena dengannya pesan-pesan keagamaan tersampaikan secara teratur. Hal ini tentu didukung dengan hadirnya negara sebagai sarananya.

Pada dasarnya Kayadibi mengungkapkan urgensi negara dengan mengajukan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah beserta pendapat sarjana-sarjana Islam klasik. Dalil-dalil tersebut menjadi alasan di balik teorinya tentang dharuriyat ke-7.

  • Temuan

Para ulama telah lama membahas tentang posisi penting maqashid syariah dalam hukum Islam. Sejak Al-Juwaini (w.478) hingga Ibn Asyur (w.1293) telah berbicara panjang lebar tentang Maqashid. Sebagai contoh, As-Syatibi telah berhasil meletakkan dasar-dasar maqashid dalam karya monumentalnya Al-Muwafaqat yang menurut Al-Rasyuni hingga Ibn Asyur sangat berkontribusi dalam perkembangan hukum Islam. “Dengan buku ini, Syatibi sebenarnya telah membangun piramida yang menjulang ke langit dalam budaya Islam. Dia berhasil dalam sesuatu yang tidak pernah disentuh oleh para pendahulunya, dan dengan demikian ia menemukan bukti dan metode yang menjamin keabadian dan kemurnian agama. Ia yang membuat upaya untuk mengungkap kehalusan agama menjadi kepribadian utama. Poin pentingnya, usaha Syatibi telah menemukan lebih banyak resonansi dalam membangkitkan kembali dunia Islam dari tidurnya yang panjang, ketika agama dianggap bertentangan dengan kehidupan kontemporer, khususnya di abad sekarang dan sebelumnya. Dalam konteks ini, Muwafaqat adalah penyelamat sejati.”

Di dalam Al-Quran, Allah memberikan perintah dan larangan untuk menjaga masing-masing nilai esensial dari agama. Sebagai contoh, Allah memerintahkan qisas untuk melindungi jiwa (nafs), melarang alkohol untuk menjaga akal (aql), melarang zina untuk melindungi garis keturunan (nasl), pencurian untuk melindungi harta (maal), qadzaf  untuk melindungi kehormatan (‘irdh). Sebagai tambahan, Allah memerintahkan jihad untuk melindungi agama dan kehormatan kaum muslimin. Menjaga satu kehormatan merupakan elemen yang vital dalam martabat seorang muslim. Jihad secara tidak langsung menjaga sekaligus agama dan kehormatan muslim. Formalisasi jihad tidak bisa dilakukan tanpa adanya negara.

Di dalam kaijan klasik tentang dharuriyat, para ulama telah membahas panjang lebar tentang setidaknya 6 nilai esensial (nafs, dien, ‘aql, nasl, maal, ‘irdh). Kayadibi berpendapat bahwa negara (state, daulah) yang sama sekali belum disinggung oleh Ulama klasik harus dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam nilai esensial agama di atas, sebagai “the missing point”. Meskipun para ulama telah menulis tentang keberadaan dan perlindungannya, mereka tidak pernah menganggapnya sebagai nilai independen dari maqashid syariah. Jika seseorang menganggap bahwa legislatif, eksekutif dan kekuatan kehakiman diwujudkan di bawah payung negara, maka jelaslah bahwa ke-enam nilai esensial ini juga harus dipertimbangkan untuk dilindungi dan dilestarikan negara. Sama seperti menghilangkan kejahatan membutuhkan kekuatan negara, demikian juga menyebarkan kebaikan dan menegakkan keadilan.

Maqashid dan Siyasah Syar’iyyah dalam Konteks Negara

Tujuan terpenting agama adalah untuk memastikan perlindungan kemaslahatan dan mencegah kejahatan (mafsadah) di dunia dan akhirat. Maslahah berfungsi sebagai dasar yang tepat untuk legislasi dengan tidak adanya aturan eksplisit dalam Al-Qur’an dan Sunnah, Maka mujtahid bisa menggunakan maslahah untuk melindungi manfaat umat manusia dan mencegah mudharat di bumi[2], seperti yang ditunjukkan oleh Syatibi (w. 790/1388), “Di dalam konteks agama, tujuan memperoleh manfaat (jalb al-shaliḥ) dan menghindari kejahatan (daf ‘al-fasad) adalah untuk menyediakan kebutuhan dunia ini demi akhirat, bukan untuk keinginan pribadi atau menghindari kebencian pribadi. Agama mencegah orang mengikuti keinginan mereka dan membimbing mereka menjadi hamba Allah.[3]

Syariah bermaksud untuk melindungi nilai-nilai tertentu untuk mempertahankan eksistensi rakyat dan warga negara dalam kedamaian dan keamanan. Nilai-nilai ini, menurut Imam al-Ghazali, jumlahnya lima. Menurut Imam al-Qarafi (w.685 / 1286), jumlahnya adalah enam, dan menurut ahli hukum Islam kontemporer, jumlahnya tujuh. Hampir semua cendekiawan Muslim sepakat bahwa nilai-nilai itu wajib dilindungi, terutama yang 5 yang pertama. Selain lima nilai ini, Qarafi menambahkan perlindungan kehormatan (sharaf/’irdh), yang menjamin lima lainnya karena mereka secara tidak langsung akan jatuh ke dalam bahaya jika kehormatan telah hilang. Kayadibi sangat ingin menyebutkan nilai “negara” sebagai nilai ketujuh, karena negara secara tidak langsung menjamin nilai yang lain dengan cara yang sama seperti menjamin nilai kehormatan. Dalam hal ini, menjaga dan mempertahankan keberadaan negara adalah tugas yang tak tergantikan, karena hanya itu yang dapat memenuhi kewajiban ini ditingkat sosial dan individu.

Secara umum, cendekiawan Muslim telah membagi maqashid syariah ke dalam tiga kategori: dharuriyat (yang terpenting), hajjiyat (komplementer) dan tahsiniyat (yang diinginkan). Dalam persepsi Kayadibi, daruriyat sekarang harusnya telah bertambah menjadi tujuh: jiwa, agama, akal , keturunan, harta, kehormatan dan negara. Semua ini dianggap penting karena mengabaikan mereka akan menyebabkan gangguan sosial total dan anarki. Tidak hanya status sebagai nilai esensial (dharuriyat) namun juga harus ditegakkan dan dilindungi dari apa ancaman yang nyata dan tidak terduga.

Berhubungan dengan negara seperti apa yang dimaksudkan dalam artikel ini, Kayadibi lebih menekankan pada bentuk negara yang telah direpresentasikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berada di Madinah. Menurut Kayadibi, kehadiran nabi di Madinah, walau tidak secara tegas dituliskan, namun pada prinsipnya telah mendirikan dan membentuk prinsip-prinsip negara baik. Negara Madinah didesain untuk melindungi nilai-nilai esensial dari agama. Model negara yang dibangun oleh Nabi adalah role model sebuah pemerintahan untuk mencari model ummah sebagaimana dipesankan dalam Al-Quran.

Praktik siyasah syar’iyyah dalam bernegara juga dilakukan oleh Umar bin Khattab, ketika beliau mengimplementasikan nilai-nilai esensial agama dalam kebijakan-kebijakan publik. Iyas Ibn Mu’awiyah (w. 12/12 / 740) menggunakan siyasah al-syariyyah untuk mengadili dan menentukan makna istihsan saat mengabdi sebagai Ahli hukum dan hakim Basrah. Niẓām al-Mulk (wafat.1092), wazir terkenal pada dinasti Saljuk Alp Arslan dan Malik Shah serta pendiri sekolah Nizhamiyah, menulis Siyasatnama (a Book of Government) untuk memberikan nasihat pada sultan tentang cara yang bisa mereka gunakan untuk memenuhi tanggung jawab kesultanan. Dan sebagainya yang merupakan studi lebih lanjut dalam memberikan saran-saran politik kepada khalifah untuk membuat kebijakan publik secara islami.

Argumentasi Kayadibi yang meletakkan negara sebagai dharuriyat ketujuh patut diapresiasi karena kondisi saat ini di mana terjadi gerakan-gerakan ekstrimis dan separatis yang menjurus kepada rusaknya tatanan dharuriyat ummat Islam. Gerakan-gerakan yang ingin mengubah kesepakatan bersama warna negara menjadi lebih identik dengan satu keyakinan tunggal. Namun perlu dicermati, bahwa model negara yang bagaimana yang harus dilindungi? Dalam konsep bernegara pun, tidak semua umat Islam sepakat tentang eksistensi negara. Khawarij, misalnya lebih menilai negara sebagai institusi yang tidak wajib ada. Jika dihubungkan dengan teori negara pada zaman modern yang tidak sepenuhnya sama dengan praktik ketatanegaraan klasik Islam, maka tawaran Kayadibi perlu diuji ulang. Apakah menjaga negara yang masuk dalam kategori dharuri dalam pespektif Kayadibi mengakomodir semua bentuk bentuk negara seperti aristokrasi, oligarki, demokrasi, federasi, dan monarki.

Membandingkan enam dharuriyat lain yang disinggung oleh Kayadibi, maka tidak ada yang tidak sepakat tentang eksistensinya. Di sisi lain tentang negara, perdebatan-perdebatan ideologis akan terjadi ketika membahasnya. Negara ideal yang dirujuk oleh Kayadibi adalah negara-negara yang dalam pandangan Al-Farabi, Ibnu Khaldun, Al-Mawardi, yang implemetasinya hampir tidak kita temukan hari ini. Lebih jauh lagi, pada masa pemikir-pemikir itu hidup pun, model negara ideal yang diharapkan juga tidak dapat dicapai.

Negara Konstitusi: Rekomendasi Al-Azhar’s International of  Conference on Renewal of Islamic Thought

Pada tanggal 27-28 Januari 2020, Universitas Al-Azhar Mesir mengadakan Konferensi International tentang Pembaharuan Pemikiran Islam (Al-Azhar’s International of  Conference on Renewal of Islamic Thought/المؤتمر الأزهار للتجديد الفكر الإسلامي ). Muktamar ini terdiri dari enam sesi dan dihadiri oleh 46 negara. Keenam sesi tersebut membahas antara lain: (1) pentingnya pembaruan pemahaman Islam, (2) metode pembaruan pemahaman Islam, (3) melawan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam Islam, (4) pembaruan dan hukum rumah tangga, (5) peran Al-Azhar dan segenap lembaga keagamaan dunia dalam pembaruan pemahaman Islam, (6) pembaruan dan keamanan internasional.[4]

Yang menarik adalah rekomendasi yang dilahirkan oleh konferensi ini mencoba untuk membangun wajah Islam yang demokratis dan moderat. Pada rekomendasi tentang negara bangsa, konferensi ini membangun persetujuan dengan konsep negara konstitusi dan menolak wacana pendirian negara khilafah. Lebih lanjut dapat dilihat sebagai berikut:[5]

Dalam rekomendasi ini, konferensi merekomendasikan Negara menurut Islam sebagai sebuah institusi berkonsep demokratisdan dijalankan dengan undang-undang yang berlaku sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Lebih jauh Al-Azhar sebagai pemimpin ulama dunia menyatakan tidak mengakui adanya negara agama karena tidak ada dalil pasti dalam khazanah klasik umat Islam. Segenap ulama dunia resmi menolak adanya sistem negara yang tidak mengakui keberagaman beragama bagi penduduknya. Pada sisi lain, Khilafah adalah konsep pemerintahan yang dilaksanakan oleh para sahabat Nabi sesuai dengan zamannya. Menurut para ulama ini, tidak ditemukan dalam Al-Qur’an dan Hadits sistem tertentu dalam membangun negara. Akan tetapi, seluruh konsep negara yang ada di dunia selama mengedepankan keadilan, kesamaan derajat setiap warga negara, kebebasan bagi warga negara, penjagaan atas tanah air, menjamin hak-hak warga negara dengan segenap perbedaan akidah dan agamanya adalah ketetapan yang tidak menyalahi syariat Islam.

Rekomendasi ini bisa menjadi wacana menarik atas pertanyaan negara yang bagaimana, jika dihubungkan dengan tawaran Kayadibi tentang dharuriyah ketujuh, menjaga negara. Rekomendasi ini secara tegas menolak wacana negara agama dan khilafah yang pada sisi lain menurut Kayadibi merupakan elemen penting yang perlu dipertahankan. namun bukan berarti tidak ada jalan keluar. Jika Kayadibi mengalah dan menurunkan standar negara yang baginya harus seperti praktik Nabi dan para sahabat dan menerima konsep negara demokrasi konstitusional yang ditawarkan oleh reomendasi ini, maka menjadikan negara sebagai dharuriyat ketujuh bukanah ide yang buruk. Namun tetap saja, perlu ukuran yang lebih spesifik untuk mendapatkan status dharuriyah.

  • Penutup

Kayadibi dalam artikel ini telah menyatakan bahwa negara sebagai nilai ketujuh dari maqashid syariah, dapat dianalisis melalui “metafora kerangka”. Sebagai Tujuan paling penting syariah adalah untuk memastikan perlindungan terhadap kemaslatahan dan mencegah keburukan (mafsadah). Kayadibi memasukkan negara sebagai nilai esensial (darūriyyāt). Ini karena negara mempertahankan keenam dharuriyat yang lain (nafs, dien, ‘aql, nasl, maal, irdh) secara bersamaan dan secara terstruktur menjamin keberlanjutan keberadaan mereka. Kayadibi juga menekankan pentingnya mempertahankan negara karena keruntuhannya akan menyebabkan semua dari nilai-nilai penting lainnya juga turut terancam. Karena itu, melindungi negara menjadi nilai paling kritis dari Syariah karena melindungi semua nilai lainnya.

Dalam argumentasinya bahwa negara merupakan institusi yang melindungi segenap elemen esensial lainnya, Kayadibi telah satu langkah lebih maju daripada Ibn Taimiyah. Namun perlu dipertimbangkan kembali untuk menganggap negara sebagai salah satu dharuriyat dalam agama.

Daftar Pustaka

Ibn Taimiyah, Al-Siyasah Al-Syar’iyyah (Cairo, Dar el-Fikr, t.th)

Kamali, Muhammad Hasyim Siyāsah Sharī‘ah or the Policies of Islamic Government, The American Journal of Islamic Social Sciences, vol.6, no.1, 1998.

Kayadibi, Saim. The Stateas an Essential Value (Daruriyyat) of The Maqashid al-Syariah, Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah UIN Jakarta. Vol 19. No. 1, 2019

Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Ghirnaṭi. Al-Muwāfaqāt fī-Uṣūl al-Sharī‘ah”, Ed. ‘Abd-Allah Diraz. Dār al-Ma‘rifah, Beirut

World Organisation for Al-Azhar Graduates | Branch of the United Kingdom. 2020. Al-Bayan Al-Khutama  limu’tamar Al-Azhar li al-Tajdiidi fi Fikril Islami. Kairo.https://islam.nu.or.id/post/read/117130/29-poin-kesepakatan-muktamar–pembaruan-pemikiran-islam–al-azhar. Diakses 15 Juni 2020


                [1] Ibn Taimiyah, Al-Siyasah Al-Syar’iyyah (Cairo, Dar el-Fikr, t.th), hal. 150

                [2]Hasyim Kamali Siyāsah Sharī‘ah or the Policies of Islamic Government, The American Journal of Islamic Social Sciences, vol.6, no.1, 1998. Hal. 59

                [3]Syatibi , Al-Muwāfaqāt fī-Uṣūl al-Sharī‘ah”, Ed. ‘Abd-Allah Diraz. Dār al-Ma‘rifah, Beirut. 1997. Hal.

                [4] https://islam.nu.or.id/post/read/117130/29-poin-kesepakatan-muktamar–pembaruan-pemikiran-islam–al-azhar. Diakses 15 Juni 2020

                [5] World Organisation for Al-Azhar Graduates | Branch of the United Kingdom. Al-Bayan Al-Khutama  limu’tamar Al-Azhar li al-Tajdiidi fi Fikril Islami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *