Portal Rujukan Studi Maqasid Syariah

 

Maqasid

Maqasid Ekonomi Syariah: Tujuan dan Aplikasi

7 Mins read

Judul               : Maqasid Ekonomi Syariah : Tujuan dan Aplikasi
Penulis             : Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I,
Penerbit           : Empatdua Media, Malang
Tebal               : 215 halaman
Tahun Terbit    : (2018)

Oleh: Masyhari (Ketua Prodi Ekonomi Syariah , Hukum Keluarga Islam dan Pembina UKM Sahabat Literasi IAI Cirebon)

Di jagat penerbitan nasional, belum banyak buku berbahasa Indonesia bertema Maqasid Syariah  yang diterbitkan. Tema Maqasid Syariah bisa dibilang ‘berat’ dan serius, sehingga tidak begitu banyak disinggung, kecuali oleh kalangan terbatas yaitu para akademisi. Itu pun khusus yang konsen di kajian Syariah atau hukum Islam. Apalagi buku khusus tentang Maqasid ekonomi Syariah, tentu lebih jarang lagi, dan bisa dihitung dengan jari.

Sebenarnya, tema Maqasid Syariah di abad ini mengalami puncak kejayaannya. Hal ini karena di abad ini, Maqasid Syariah telah menjadi mata kuliah khusus dan independen. Bahkan, sebagian kampus di Timur Tengah jadikannya sebagai bidang konsentrasi kajian atau program studi di Fakultas Syariah .

Secara historis, kajian Maqasid Syariah terkodifikasikan secara khusus setelah Abu Ishaq Asy-Syathibi (w. 790 H) menulis Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah, sebuah buku yang memproklamirkan kemerdekaan ilmu Maqasid Syariah dari ilmu usul fikih, menandai kelahiran kembali Maqasid Syariah. Karena itu, Asy-Syathibi disebut sebagai bapak Maqasid Syariah, sebagaimana Imam Asy-Syafi’i sebagai peletak ilmu Usul Fikih.

Sebelumnya, Maqasid Syariah memang sudah pernah disinggung oleh sejumlah ulama dalam bukunya, misalnya saja Al-Hakim At-Turmudzi (abad ke-3 H) dengan bukunya berjudul Ash-Shalah wa Maqasidudhu, ‘Ilal al-‘Ubdudiyyah, dan lain sebagainya (Mufid, 2018: 3). Abu Manshur Al-Mathuridy (w. 333) juga pernah menyinggung Maqasid Syariah  dalam Madkhal al-Syara’, disusul Abu Bakar Al-Qaffal al-Syasyi (w. 365) dalam bukunya yang berjudul Ushul al-Fiqh dan Mahasin al-Syariah .

Istilah Maqasid juga disinggung oleh Imam Al-Ghazali dalam Al-Mushtashfa, di mana sebelumnya Imam Al-Haramain Al-Juwaini, guru Al-Ghazali telah membahasnya dan mengklasifikasikannya dalam tiga level, yaitu dharuriyyat (darurat), hajiyat dan tahsiniyat.

Belakangan ini, kajian Maqasid Syariah semakin gencar dengan kemunculan Syekh Muhammad Thahir yang dikenal dengan Ibnu Asyur, penulis tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir, dengan bukunya berjudul Maqasid Asy-Syariah al-Islamiyyah. Gaung Maqasid juga disemarakkan oleh Syekh Ahmad ar-Raisuni (1992) dengan menulis disertasi terkait dengan teori-teori Maqasid Syariah menurut Imam asy-Syathibi. Nama Jasser Audah juga tidak bisa kita kesampingkan dalam kajian terkait Maqasid Syariah.

Buku Maqasid Ekonomi Syariah  ini ditulis oleh Moh. Mufid, seorang akademisi muda lahir di Lamongan (1983). Buku ini melengkapi bukunya, Ushul Fiqih Ekonomi Syariah yang telah terbit sebelumnya (2015). Moh. Mufid mengenyam pendidikan dasar (MI) di desa kelahirannya, Dagan, Solokuro, Lamongan, tak jauh dari Kranji, desa kelahiran saya. Selanjutnya, Mufid nyantri di Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, kemudian SMU Ibrohimy PP Salafiyah Syafi’iyyah Sukorejo Situbondo. Gelar sarjana Syariah  diperolehnya di Al-Ahghaf University Hadhramaut, Yaman. Sementara gelar Magister diraihnya di IAIN Antasari Banjarmasin (2013), dan doktoral diperoleh di UIN Alauddin Makassar (2017).

Di Cirebon sendiri, sebenarnya ada Dr. Arwani Syaerozie, Lc., MA yang akrab disapa Kang Wawan, seorang doktor di bidang Maqasid Syariah lulusan Universitas Muhammad V di Maroko, setelah sebelumnya lulus Magister dari Ezzitoena, Tunisia. Kang Wawan merupakan senior Moh. Mufid di Fakultas Syariah Al-Ahghaf University, Yaman. Ia juga dosen mata kuliah Maqasid Syariah saya sewaktu kuliah S2 di Ma’had Aly Al-Hikamus Salafiyah (MAHS) Babakan Ciwaringin.

Kini, setelah MAHS Babakan Ciwaringin mendapatkan pengakuan secara resmi oleh Kemenag RI, Maqasid Syariah menjadi jurusan atau konsentrasi studi di sana, dan Kang Wawan didapuk menjadi mudirnya.

Buku Maqasid Ekonomi Syariah setebal 215 halaman ini ditulis secara sistematis, sehingga tepat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi Islam. Buku ini tidak hanya berisi teori-teori Maqasid Syariah, namun dilengkapi dengan contoh-contoh aplikatif dan praktis dalam transaksi ekonomi dan perbankan Syariah. Penulis sendiri mendapatkan buku ini langsung dari penulisnya secara online, beserta dua bukunya yang berjudul Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer.

Buku ini terbagi dalam tujuh bab. Bab pertama membahas seputar Maqasid Syariah dan urgensinya dalam akad ekonomi Syariah. Bab kedua hingga ketujuh fokus membahas berbagai permasalahan dalam ekonomi Syariah perspektif Maqasid Syariah, seperti etika bisnis Syariah yang memuat tentang riba, maisir, ihtikar, tas’ir, risywah, dan dumping (bab ii); KHES (bab iii); Maqasid akad bisnis jual-beli dalam perbankan Syaria  (bab iv); Maqasid akad kemitraan dalam perbankan Syariah (bab v); Maqasid akad ijarah muntahiyah bit tamlik (bab v); dan Maqasid akad jasa dalam bisnis perbankan Syariah (bab vii).

Definisi Maqasid Syariah

Secara bahasa, kata Maqasid ialah bentuk jamak (pluIral) dari kata maqshud yang sudah masuk dalam bahasa Indonesia (maksud). Kata maksud, dalam KBBI diartikan tujuan, yang dikehendaki, kehendak, dan niat. Sedangkan kata syariah berarti sekumpulan hukum Allah Swt yang termuat dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup bagi manusia.

Sehingga, Maqasid Syariah sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Asyur, yaitu esensi atau hikmah yang dalam setiap hukum syariat yang ditetapkan oleh Syari’ (Allah swt dan Rasul-Nya). ‘Alal Al-Fasi memaknai Maqasid dengan motif dan rahasia syariat. Sedangkan Ahmad ar-Raisuni mendefinisikan Maqasid Syariah dengan tujuan-tujuan ditetapkannya syariat, yang tiada lain yaitu untuk kemaslahatan umat manusia (Mufid, 2018: 2). 

Maqasid Syariah merupakan hasil ijtihad para ulama bidang metodologi penggalian hukum Islam yang berawal dari postulat bahwa tak satu pun hukum syariat diturunkan oleh Allah kecuali untuk kebaikan bagi manusia. Karena itu, segala hal yang sesuai dengan kemaslahatan manusia harus ditegakkan. Sebaliknya, yang berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia harus ditolak dan dihindarkan.

Bahkan, Abdulmajid an-Najjar (2008: 5) dalam Maqasid asy-Syari’ah bi Ab’adin Jadidah (Maqasid Syariah dengan Dimensi-Dimensi Baru), menyatakan bahwa segala produk hukum atau peraturan tertentu yang diputuskan dan ditetapkan oleh manusia, baik individu maupun kelektif, baik oleh kalangan eksekutif dan legislatif, tentu memiliki goal (tujuan) tertentu. Tujuan itu tentunya harus didasarkan pada pijakan untuk mendatangkan kebaikan dan keteraturan hidup manusia, serta menolak segala bentuk mudarat (bahaya) bagi umat manusia.

Dengan demikian, kata Mufid (2018: 2) Maqasid ekonomi Syariah berarti makna-makna, hikmah, dan rahasia-rahasia yang dikehendaki oleh Allah Swt dalam setiap hukum dalam bidang ekonomi Syariah. Tujuannya tentu dalam rangka merealisasikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Lantas, Apa Saja Tujuan Allah Swt dalam Menetapkan Syariat Secara Lebih Spesifik?

Asy-Syathibi, sebagaimana dikutip oleh Mufid (2018: 7-9), membagi Maqasid Syariah dalam tiga gradasi atau tingkatan, yaitu dharuriyat (darurat/primer), hajjiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier, lux). Yang dimaksud dharudiyat yaitu kebutuhan pokok dan esensial bagi kehidupan manusia. Tanpanya, kehidupan manusia akan terancam. Kebutuhan manusia yang dimaksud meliputi lima hal, yaitu agama (ad-diin), nyawa (an-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-maal), dan akal (al-‘aql). Sedangkan hajiyat yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial. Tanpanya, kelima hal tersebut masih bisa terjaga. Hanya saja, akan membuat manusia kesulitan. Adapun tahsiniyat yaitu kebutuhan penunjang saja.

Contoh sederhana dari ketiga gradasi Maqasid tersebut bisa dicontohkan dalam menjaga nyawa (hifzh an-nafs), misalnya. Pada tingkat darurat, manusia memenuhi kebutuhan pokok berupa makan untuk mempertahankan hidup. Bila tidak makan, nyawanya akan terancam mati. Dalam tingkatan hajjiyat, manusia diperbolehkan berburu makanan yang bergizi dan menyehatkan. Sedangkan adab dan etika makan dikategorikan sebagai tahsiniyat.

Bila Terjadi Kontradiksi antara Kelima Hal Tersebut, Misalnya, Kebutuhan Bidang Agama Kontradiksi dengan Kebutuhan Nyawa, Manakah yang Didahulukan?

Sebenarnya, mana yang didahulukan apakah agama, akal, nyawa, harta ataukah keturunan, tidaklah di sini poinnya. Yang dilihat dalam menentukan skala prioritas bukan dalam bidang apa. Pemilihan skala prioritas yaitu dalam segi kekuatan gradasi Maqasid. Dari ketiga gradasi Maqasid tersebut, tingkat darurat adalah yang lebih didahulukan daripada sekunder dan tersier, tidak melihat bidang apa. Maqasid yang bersifat qath’i (pasti) lebih didahulukan daripada yang zhanni (asumsi). Tujuan yang bersifat pokok lebih didahulukan daripada yang bersifat cabang (An-Najjar, 2008).

Bahkan, bisa jadi penerapan skala prioritas itu melihat kondisi di lapangan, sehingga yang yang diterapkan adalah yang paling realistis dan memungkinkan untuk dilakukan. Misalnya saja apa yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab pada masa paceklik. Umar tidak menerapkan had bagi para pencuri yang disebabkan oleh kelaparan (An-Najjar, 2008: 256).

An-Najjar (2008: 261) mencontohkan kasus lain, misalnya saja rakyat dihadapkan pada seorang pemimpin yang (dianggap) zalim, otoriter dan tidak berpihak pada rakyat. Namun, bila melakukan perlawanan malah menimbulkan mafsadat dan kerusakan yang lebih besar. Maka, seorang yang bijak akan lebih memilih tidak melakukan perlawanan.

Guru dari penulis, KH. Azka Hammam Syaerozie, dalam suatu perkuliahan menyebutkan satu missal apik terkait skala prioritas ini. Katanya, Nabi Harun ketika lebih memilih diam membiarkan Bani Israil yang menyembah anak sapi, saat ia dipasrahi oleh Nabi Musa yang sedang bertapa di bukit Tur di padang Sinai selama 40 hari. Hal ini karena Harun melihat, bila ia melawan dan mengingatkan Bani Israil sementara ia tidak punya cukup kekuatan, nyawa Harun dan instabilitas sosial yang terancam. Harun lebih memilih menunggu kehadiran Musa, saudaranya dari bukit Tur di Sinai. Kemaslahatan nyawa (nafs) lebih diprioritaskan daripada agama.

Apa Urgensi Maqasid Syariah, Khususnya dalam Ijtihad Ekonomi Syariah?

Dari penjelasan sebelumnya, tampak sekali urgensi Maqasid dalam pertimbangan memilih skala prioritas, baik dalam bidang syariat maupun dalam segala aspek kehidupan.

Dalam Al-Muwafaqat, Asy-Syathibi menempatkan Maqasid dalam posisi yang amat tinggi dalam berijtihad. Asy-Syathibi (juz 4: 87) menegaskan bahwa syarat pertama yang dimiliki oleh seorang mujtahid harus memahami Maqasid Syariah secara sempurna. Syarat yang oleh para ahli usul fikih sebelumnya hanya ditempatkan sebagai pelengkap saja, komentar Abdullah Darraz. Syarat kedua seorang mujtahid, lanjut asy-Syathibi yaitu mampu melakukan penggalian (istinbath) hukum berdasarkan pemahamannya terhadap Maqasid tersebut.

Pendapat ini diamini oleh Abdul Wahhab Khallaf (dalam Mufid, 2018: 28) yang menyebut dengan tegas bahwa teks-teks syariat tidak dapat dipahami secara tepat dan benar kecuali oleh seorang yang telah mengetahui tujuan-tujuan syariat dan sebab-sebab turunnya.

Dengan demikian, tidak mungkin sebuah ijtihad hukum Islam dilakukan tanpa pengetahuan yang mendalam terkait Maqasid Syariah .

Mufid menyebutkan bahwa Maqasid tidak hanya menjadi faktor terpenting dalam melahirkan produk ekonomi Syariah demi terwujudnya kemaslahatan manusia, tetapi lebih dari itu, Maqasid Syariah dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional dalam setiap produk hukum ekonomi Islam hasil ijtihad bidang ekonomi Syariah.

Kasus dan kompleksitas bidang ekonomi Syariah meniscayakan kehadiran piranti analisis dan metodologis yang berdimensi filosofis, rasional dan susbtantif yang terkandung dalam konsep Maqasid Syariah (Mufid, 2018: 29). Misalnya saja soal jual beli valas, Margin During Construction (MDC), Profit Equalization Reserve (PER), trade finance, hybrid contracts, pembiayaan sindikasi antar bank Syariah atau dengan konvensional, ijarah maushufah fiz dzimmah, pembiayaan multiguna, investasi emas, KPR, KUR, dan lain sebagainya. Tanpa Maqasid Syariah, semua pemahaman terkait ekonomi Syariah, keuangan dan perbankan Syariah akan kaku dan sempit. Tanpanya, produk ijtihad bidang finansial, perbankan, regulasi, fatwa, kebijakan fiskal, dan moneter akan kehilangan substansi Syariahnya. Akibatnya, perbankan Syariah dan lembaga keuangan Syariah  (LKS) akan sulit berkembang. Wallahu a’lam.

Related posts
Maqasid

Mengenal Maqasid al-Qur’an Badi’uzzaman Sa’id Nursi

4 Mins read
M. Nanda Fanindy al-Fateeh (Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga; Redaktur maqasidcentre.id) Adalah sunah setiap peradaban memiliki masanya dan rentang waktunya. Jika kita…
Fikih - Usul Fikih

Benarkah tidak Ada Dasar di dalam al-Qur’an dan Hadis tidak Islami?

5 Mins read
Dr. Holilur Rohman, M.H.I(Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SA, Redaktur Maqasid Centre) Terdapat banyak kesalahan yang terjadi di masyarakat, di mana…
Maqasid

Wasathiyyah Sebagai Cita Rasa Maqasid Syariah

3 Mins read
Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I (Dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri) Metodologi Maqasid Syariah sejatinya bernuansa moderatisme. Hal ini sejalan dengan paham Islam Nusantara…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *