Portal Rujukan Studi Maqasid Syariah

 

Maqasid

Relasi Agama dan Negara Perspektif Maqasid al-Syariah

3 Mins read

Oleh: Dr. Muhammad Solikhudin, M. H.I. (Dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri, Jawa Timur)

Islam merupakan agama Rah}matan lil ‘A<lami>n mengandung ajaran yang menyeluruh. Semua tertuang dalam Islam, mulai aspek ritual-spiritual sampai aspek sosial-politik, eksistensi Islam sebagai agama berkaitan dengan negara. Hubungan agama dan negara bersifat simbiosis mutualisme.

Agama memiliki distingsi dengan politik, namun agama selalu berkaitan dengan negara, seperti halnya negara membutuhkan agama. Negara dibutuhkan oleh agama sebagai penjamin eksistensinya, sedangkan agama dibutuhkan negara sebagai sumber inspirasi dari pijakan politiknya.

Agama dan negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Ibarat dua saudara kembar, dua hal ini harus terus dirawat dan dipertahankan sebagai realisasi pembentukan masyarakat madani yang semua warga negara memiliki bekal keagamaan untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan posisi dan tanggung jawab yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta alam semesta.

Warga negara membutuhkan negara yang merupakan organisasi yang mengatur kehidupan di dunia, dari negara muncul perintah, anjuran maupun larangan yang sumbernya dari berbagai aspek, baik ajaran agama, hukum adat dan hukum warisan kolonial yang semua ini diserap sehingga timbul kebijakan negara untuk kemaslahatan bersama. Politik hukum ini menarik dicermati, karena berimplikasi pada bentuk negara di Indonesia.

Di Indonesia bentuk negara yang dilaksanakan adalah negara bangsa yang dibingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sudah sesuai dengan ajaran Islam.

Seperti diketahui Islam tidak membuat aturan baku tentang bentuk negara, karena hal ini merupakan diskurusus siya>sah yang praktiknya diselaraskan dengan situasi dan kondisi, apabila lebih mengarah kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari bahaya, maka praktik negara bangsa yang sejalan dengan negara kesejahteraan agama sudah selayaknya diterapkan yang berpijak pada tiga aspek kemaslahatan, yakni berdimensi universal, sesuai dengan nalar sehat dan memunculkan kepastian, bahwa ketika tidak diterapkan negara bangsa justru timbul pergolakan antar agama dan lain sebagainya.

Mengacu pada proses awal pembentukan negara Indonesia yang tidak hanya melibatkan pemeluk agama Islam, maka negara bangsa yang memposisikan agama sebagai sumber inspirasi laik dikaji hingga saat ini. Maka yang paling penting adalah bagaimana merealisasikan kemaslahatan umum, bukan sisstem politik yang dianut oleh negara.

Cara yang ditempuh untuk mewujudkan kemaslahatan ini adalah dengan membumikan dan mempertegas lima tujuan diturunkan syariat (maqasid al-syariah) yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka selama negara mampu merealisasikan nilai-nilai maqasid ini, negara tidak keluar dari koridor ajaran Islam.

Praktik penyelenggaraan negara memilik dimensi jangka panjang dan memiliki pandangan dunia yang menyeluruh. Karena alasan ini kebijakan negara harus didasarkan pada nilai-nilai maqasid al-syariah, yang dapat disederhanakan dengan istilah nilai-nilai ajaran Islam.

Praktik penyelenggaraan negara berdampak bagi warga negara dan berguna bagi pembangunan bangsa, baik pembangunan infrastuktur maupun suprastuktur. Nilai-nilai ajaran Islam berdialektika dengan budaya masyarakat dan aspirasi warga negara.

Perwujudan nilai-nilai ajaran Islam ditampilkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan harus mengacu pada kaidah fikih, kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus mengarah pada kemaslahatan bersama.

Sesuai dengan filosofi ajaran Islam, semua peraturan perundang-undangan sebagai aplikasi nyata nilai-nilai ajaran Islam harusnya dapat membumikan lima tujuan diturunkannya syariat. Sebagaimana dijelaskan dalam Fikih Kebangsaan jilid 2, karya M. Hamim Nur dan kawan-kawan berikut:

Perlindungan agama, setiap kegiatan didasarkan untuk kepentingan pemeliharaan agama. Setiap perundang-undangan harus sejalan dengan hakikat ajaran agama. Perundang-undangan harus memiliki tujuan memperkuat komitmen semua umat beragama terhadap ajaran agamanya. Setiap perundang-undangan harus memberi kemudahan bagi umat manusia untuk menjalankan keyakinan agamanya.

Perlindunagn jiwa, semua peraturan perundang-undangan harus mampu menjaga eksistensi kehidupan serta melindungi kehormatan manusia. Undang-undang harus bermuatan kebaikan dan pemuliaan kepada umat manusia.

Perlindungan akal, peraturan perundang-undangan harus memuliakan manusia sebagai makhluk Allah Swt yang mempunyai akal sehat sehingga mampu berpikir dengan baik dan benar, terhindar dari belenggu hedonisme, materialisme, jauh dari pragamisme serta menujung tinggi akhlak mulia, sehingga manusia mendapatkan kebahagiaan hakiki. Hal ini dapat direaliasikan, jika akal pikiran positif, tidak terkontaminasi dengan narkotika dan obat-obatan terlarang yang menjerumuskan manusia dalam kehancuran serta mampu bersikap secara dewasa.

Perlindungan keturunan, semua perundang-undangan harus dapat merealisasikan eksistensi keturunan, maka tidak dibolehkan adanya upaya pembunuhan atau pemutusan keturunan atas dasar alasan apa pun. Dilarang juga semua aktivitas yang dapat merusak lingkungan hidup, karena dapat mengancam eksistensi kehidupan manusia, maka semua peraturan harus memiliki muatan untuk memuliakan manusia.

Perlindugan harta, semua peraturan perundang-undangan harus dapat memelihara kepemilikan harta, baik kepemilikan sempurna maupun tidak sempurna dan hak-hak kepemilikan kebendaan termasuk hak cipta maupuan budaya bangsa. Islam menegaskan kepemilikan perorangan dan kepemilikan syirkah yang semua ini memiliki nilai ibadah dan sosial, apabila ditunaikan melalui zakat, infak dan sedekah.

Lima prinsip perlindungan yang disebutkan di atas merupakan dasar-dasar kemakmuran rakyat yang diyakini setiap agama. Maka untuk merealisasikan kesejahteraan di dunia dan keselamatan di akhirat, semua hal tersebut harus direalisasikan.

Related posts
Maqasid

Dialektika Mua’malah dan Maqasid al-Syari’ah

4 Mins read
Dr. Muhammad Solikhudin, S. Sy., M. H.I (Dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri, Jawa Timur) Mua’malah secara bahasa bermakna saling berbuat. Kata ini…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *