Portal Rujukan Studi Maqasid Syariah

 

Fikih - Usul FikihMaqasid

Dialektika Usul Fikih & Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

4 Mins read

Oleh: Dr. Muhammad Solikhudin, M. H.I. (Dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri, Jawa Timur)

Membincang usul fikih dan fikih memang selalu menarik, mengundang perdebatan dan selalu dalam dinamika yang tak terbantahkan. Tidak terkecuali soal tata kelola pemerintahan yang baik yang sering dibahasakan dengan good governance. Sebagai konsep yang memiliki cakupan luas, penulis ingin menyandingkannya dengan teori maqasid al-shari’ah  Jasser Auda yang menulis maqasid kontemporer dengan pendekatan sistem.

Good governance apabila dicermati dengan sudut pandang maqasid Jasser Auda maka dapat dipahami. Pertama, fitur purposefulness sesuai dengan akuntabilitas, pelayanan yang baik (profesionalisme). Kedua, wholeness bermakna menghubungkan satu nas dengan naṣ-naṣ lain yang selaras. Ketiga, interrelated hierarchy bermakna Maqāṣid lama yang bersifat individu diperluas ke ranah publik seperti kesejahteraan masyarakat, pengelolahan harta negara, peningkatan mutu pendidikan, termasuk juga dalam hal ini pendidikan inklusif, kemudian kesehatan, termasuk juga dalam hal bagaimana pemerintah melakukan kebijkan protokol kesehatan yang berkaitan dengan covid-19. Hal ini sejalan dengan kaidah kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan khusus.

Keempat, cognitive nature, bermakna ada pemilahan antara wahyu dan fikih. Wahyu adalah firman Allah dan fikih merupakan produk ijtihadi. Nah, dengan demikian good governance masuks pada ranah fikih siyasah yang pada akhir tulisan ini akan dijelaskan fikih goog governance dalam bingkai negara kesejahteraan Indonesia.Kelima, openness, bermakna good governance dihubungkan dengan filsafat hukum Islam. Keenam, multidimensionality, bermakna ketika ada aksioma-aksioma yang bertentangan tentang good governance, maka hal ini dicari titik temunya, didialogkan sehingga menemukan solusi yang tepat dan muncul kemaslahatan yang hakiki.

Bermula dari usul fikih good governance dengan pendekata maqasid Jasser Auda, penulis mempertemukannya dengan fikih good govenance. Seperti diketahui fikih secara bahasa ialah  pemahaman(al-fahmu), sedangkan secara istilah ialah ilmu setiap hukum shar’i yang bersifat praktik dimana cara memperolehnya melalui jalur ijtihad semisal ilmu tentang niat dalam wudhu’ adalah hal yang wajib dan problem-problem ijtihadiyah yang lain (Moch. Djamaluddin Ahmad, 1412). Adapun tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan pada masyarakat (Muhammad Solikhudin, 2017).

Makna  baik dalam tata kelola pemerintahan yang baikmengandung dua pengertian. Pertama, nilai yang menunjung tinggi keingingan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial; dan kedua, aspek fungsional atas pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut (Wirman Syafri, 2002) dan (Ijuka Kabumba, 2005). Dengan demikian, fikih tata kelola pemerintahan yang baik adalah pengetahuan  tentang hukum-hukum agama dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang digali dengan cara ijtihad dan dihasilkan dari sumber primer hukum Islam. Fikih yang semacam ini lebih mengedepankan aspek demokratisasi, keadilan, kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hal ini tentunya selaras dengan ajaran agama Islam.

Implikasi penerapan Fikih Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam negara kesejahteraan Indonesia adalah munculnya tata kelola yang baik (kemaṣlaḥatan). Hal ini, karena terdapat penyelenggara negara yang profesional dan beretika yang dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara efisien dan efektif sehingga masyarakat merasa dilayani dengan baik. Pada saat yang sama para penyelenggara negara juga tidak melakukan penyimpangan kekuasaan (abuse of power).

Ketentuan penyelenggara Negara itu sudah dituangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, “Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (UU No. 28 Tahun 1999).

Penyelenggara negara mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan Negara untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Eka Martiana Wulansari, RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional).

Maka menurut hemat penulis, berdasarkan uraian di atas, butuh good governance as a process yang bertujuan mewujudkan kepemerintahan yang baik secara berkelanjutan (istiqomah). Good governance merupakan konsep yang sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Konsep ini juga dikaitkan dengan reformasi sektor publik. Tujuan dari kepemerintahan yang baik adalah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, transparansi, akuntabilitas publik dan diciptakan pengelolaan manjerial yang bersih bebas dari korupsi.

Azyumardi Azra menyatakan, bahwa salah satu  buah penting dari Reformasi adalah tersedianya ruang kebebasan yang kian terasa cenderung tak bertepi. Setiap suara, keinginan, dan kepentingan memiliki hak yang sama untuk diaktulisasikan berbagai kalangan. Namun, suara itu akan menjadi riuh, keinginan akan menjadi gaduh, bahkan kepentingan akan menjadi rusuh, ketika upaya mewujudkanknya dilakukan tanpa aturan. Inilah yang kita saksikan belakangan ini terkait dengan aktualisasi kepentingan elit politik dan menguatnya aspirasi masyarakat yang cenderung tidak terkendali (Azyumardi Azra, 2009).

Politik menjadi pintu masuk pemuas hasrat meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Akibatnya demokrasi mengalami deviasi karena tindakan dan aksi atas nama demokrasi tidak jarang berujung anarki. Ini semua merupakan muara dari perilaku politik yang mengalir melampaui mekanisme dan sistem yang tertoreh dalam konstitusi dan tata tertib hukum (law and order) (Azyumardi Azra, 2009). Oleh karena itu, melakukan politik praktis harus disandingkan dengan penerapan fikih tata kelola pemerintahan yang baik untuk menghindari hasrat meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara.

Apabila penerapan fikih tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan secara berkelanjutan, maka akan muncul kepastian hukum (qat’iyah) semisal keadilan, akuntabilitas, dan lain sebagainya. Urgensi hukum (darurah) juga terealisasi semisal profesionalitas, transparansi, dan lain sebagainya. Dimensi universal (kulliyyah) (Abu Hamid al-Ghazali, 2010) dan (Wahbah Zuhaili, 1996) juga muncul semisal tercapainya kesejahteraan umum dan kepentingan umum antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani.

Berdasarkan uraian dialektika usul fikih good governance dan fikih good governance dapat memunculkan gagasan good governance sebagai proses atau istiqomah dalam good governancedi. Sehingga cita-cita mewujudkan kepemerintahan yang baik sesuai dengan amanat reformasi semakin dekat dan membumi, bukan justru semakin jauh panggang dari api. Formulasi good governance sebagai proses sejatinya ingin memunculkan konsep tentang produk hukum khas Islam yang selaras dengan tempat dan zamannya. Indonesia yang majemuk dan dengan berbagai problem yang menyertainya, seperti kebijakan pendidikan inklusif, pandemi covid 19, radikalisme ekstremisme dan lain-lain membutuhkan konsep ini yang diterapkan sebagai proses atau berkelanjutan, sehingga muncul kemaslahatan umum dan hakiki.

Related posts
Fikih - Usul FikihMaqasid

Tinjauan Maqasid al-Syari’ah Terhadap Penyiasatan Tradisi Perkawinan Ngalor ngulon

4 Mins read
Oleh: Lutfi Masruroh Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri Pada dasarnya Allah SWT menciptakan hamba-Nya adalah untuk saling berpasang-pasangan antara laki-laki…
Fikih - Usul Fikih

Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang Perspektif Usul Fikih

4 Mins read
Oleh: Sella Dyah Ariska (Mahasiswa IAIN Kediri) Perkawinan merupakan perilaku yang berfokus pada hal-hal tertentu yang pada awalnya dilarang kemudian menjadi halal…
Fikih - Usul FikihMaqasid

Perubahan Batas Usia Perkawinan Perspektif Usul Fikih

6 Mins read
Oleh: Moh Anas Al-Faruqi (Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri, Jawa Timur) Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Segala…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.