Portal Rujukan Studi Maqasid Syariah

 

Fikih - Usul FikihMaqasid

Perubahan Batas Usia Perkawinan Perspektif Usul Fikih

6 Mins read

Oleh: Moh Anas Al-Faruqi (Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri, Jawa Timur)

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Segala persoalan kebangsaan baik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban penduduknya bahkan yang bersifat keagamaan telah dituangkan dalam bentuk undang-undang. Undang-undang yang telah dibuat secara bertahap dari setiap masa pemerintahan menghasilkan hukum yang mengikat bagi warga negaranya secara umum dan khusus berdasarkan kebutuhan akan hak-hak formil setiap individu.

Dalam ruang lingkup keagamaan, Agama Islam juga mendapatkan porsi khusus untuk mengatur dan menjalankan segala bentuk syariat yang bersifat ibadah dan muamalah tak terkecuali pernikahan atau perkawinan. Pernikahan merupakan kebutuhan fitrah setiap individu yang telah ditetapkan rambu-rambunya oleh syariat Islam.

Menikah merupakan satu–satunya perintah syariat agama Islam sebagai sarana kebutuhan biologis setiap manusia baik laki–laki maupun perempuan. Kebutuhan penyaluran hasrat seks merupakan fitrah setiap manusia yang telah mencapai usia baligh. Agama Islam telah mengatur batas-batas norma agama dan sosial mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh sehingga tidak terjadi penyelewengan hukum syariat (M. Ali Hasan, 1996). Dengan jalan pernikahan yang sah sesuai syariat pasangan suami istri akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT berupa sakinah mawaddah wa rahmah dan dikaruniai titipan buah hati berupa keturunan.

Keinginan untuk menikah diawali dari perasaan ketertarikan dengan lawan jenis kemudian timbul rasa kasih sayang dan cinta. Jika dua orang yang sedang merasakan manisnya cinta telah direstuai oleh kedua keluarganya, maka menikah adalah jalan yang paling dianjurkan untuk menghalalkan kebutuhan biologis tersebut. Akan tetapi, menikah bukanlah hanya untuk pemenuhan akan kebutuhan biologis saja, melainkan juga untuk melengkapi kehidupan satu sama lain dan mencetak generasi muslim yang berkualitas.

Dari sisi teoritis kaidah ayat hukum pernikahan merupakan salah satu syariat agama Islam yang secara muhkamat disebutkan dalam al-Qur’an. Di dalam al-Qur’an pernikahan disebut dengan menggunakan kata zawwaja sebanyak 20 ayat dan dengan kata nakaha sebanyak 17 ayat (Muhammad Fuad Abd al-Baqi, 1987). Dalam beberapa riwayat hadist, Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan untuk menikah. Mayoritas ulama pun tidak ada perbedaan pendapat dalam menafsirkan dua sumber utama dalam agama Islam tentang pernikahan yaitu al-Qur’an dan Hadist. Hal demikian, menjelaskan secara terang bahwa menikah merupakan perilaku Nabi dan dalam mengarungi bahtera rumah tangga bernilai ibadah.

Dari sudut pandang biologis dan syariat menikah memiliki hikmah masing-masing yang berkaitan satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan.. Setiap laki-laki atau perempuan yang akan menikah tidak diperbolehkan hanya berorientasi pada penyaluran seks, akan tetapi juga harus mampu mengaplikasikan nilai-nilai ibadah yang ada dalam menjalani rumah tangga. Jika digeneralisir dari sudut pandang mukallaf yang berarti seorang muslim yang sudah dibebankan syariat. Maka seseorang yang dianggap mampu memahami maksud dan hikmah pernikahan adalah yang sudah mencapai usia baligh. Usia baligh sebagai tolak ukur dianggap  dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda jasmani secara umum antara lain sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi laki-laki, ihtilam bagi laki-laki dan  keluarnya darah haid pada perempuan minimal umur 9 (sembilan) tahun (Salim bin Samir al Hadhramy, tt).

Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan usia baligh. Hal ini terjadi karena ada kemungkinan kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani biologis. Sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan mani bagi laki-laki dan keluarnya darah haid bagi perempuan tetapi belum menunjukkan tanda-tanda tersebut. Maka mulai periode balighnya berdasarkan rentan usia minimal pada lazimnya seseorang menunjukkan tanda-tanda baligh. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya lingkungan, psikologis dan geografis setiap anak dengan yang berbeda-beda (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,1995). Sehingga ukuran baligh yang sempurna sangatlah relatif dan perlu dibuktikan dengan kedewasaan mental serta spiritual.

Pada dasarnya, hukum syariat Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas minimal dan maksimal usia untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan sebagai pemberian kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya dengan tidak keluar dari prinsip maqasid al-syariah.

Di Indonesia pernikahan telah diatur dalam undang–undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian ada perubahan dalam undang–undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan yang tertuang dalam pasal 1 undang–undang No 1 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah Ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga. yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (UU No 16 tahun 2019). Dari kutipan undang-undang No 16 tahun 2019 tersebut tidak ada perbedaan yang signifikan dari esensi pengertian dan tujuan menikah berdasarkan perspektif syariat Islam. Oleh sebab itu, setiap pasangan yang  berencana untuk menikah perlu memahami cara-cara yang ditentukan oleh agama dan ketentuan hukum yang berlaku di negaranya.

Dalam undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinana dalam pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa usia minimal perkawinan bagi pria adalah usia 19 tahun dan wanita 16 tahun sekalipun sebenarnya dalam Islam jika seseorang sudah mencapai usia baligh pria 15 tahun dan wanita 9 tahun (UU No 1 tahun 1974). Nah, pada UU No. 16 tahun 2019 antara laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun.

Hal ini berdasarkan pertimbangan dari berbagai aspek seperti filosofis, sosiologis, dan yuridis. Jika diuraikan maksud dari aspek-aspek tersebut yaitu untuk penjaminan atas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sehingga perlu penyetaraan hak agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap anak perempuan yang akan berdampak negatif.

Seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat di Indonesia dengan besarnya arus globalisasi yang tak terbendung membuat pergaulan perkembangan psikis dan psikologis remaja semakin pesat dan sulit dikendalikan. Hal ini juga berdampak pada tingginya prosentase pernikahan usia dini dan perceraian diusia pernikahan yang terbilang masih seumur biji jagung. Sehingga muncul berbagai tanggapan yang mengusulkan untuk merevisi undang-undang yang ada.

Sementara itu, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa dalam konteks kenegaraan seseorang dianggap cakap atau telah dewasa adalah pada usia 18 tahun. Jika masih dibawah usia 18 tahun negara wajib melindungi dan memenuhi hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan melakukan hal-hal secara optimal sebagai bentuk menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Selain itu, dalam pasal 12 tentang perlindungan anak juga disebutkan bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara wajib menjamin dan melindungi hak anak (UU No 23 tahun 2003).

Secara umum, perubahan atas usia minimal pernikahan dalam undang-undang merupakan bentuk preventif dari dampak kompleks yang terjadi di masyarakat seperti untuk menurunkan angka perceraian yang cukup tinggi di Indonesia. Sementara itu, khusus pada sisi kesehatan pencegahan pernikahan di bawah umur bertujuan untuk menekan kasus resiko kehamilan diantaranya: a. kematian ibu dan bayi, b. kelainan pada bayi, c. tekanan darah tinggi dan bayi prematur d. bayi lahir dengan berat dibawah normal, e. penyakit seksual menular dan f. depresi pasca melahirkan (Tirmidzi,, 2020).

Apabila ditinjau dari perspektif penggalian hukum Islam terkait dengan perubahan usia pernikahan dengan pertimbangan fakta yang ada diatas.  Hal ini selaras dengan konsep sadz al- dzariah menutup jalan. Maksudnya adalah menutup jalan yang berkemungkinan mendatangkan mafsadat.

Dalam ushul fikih dzariah memiliki dua cabang yaitu sadz al-dzariah dan fath al-dzariah. Al- dzariah adalah bentuk kata jama’ dari al-dzara’ yang berarti media menyampaikan sesuatu. Sedangkan dalam istilah ushul fikih yaitu sesuatu yang merupakan media atau jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara’ baik yang haram maupun yang halal dan yang menuju kemakisatan atau ketaatan (Abd Rahman Dahlan, 2016).

Pada awalnya kata al-dzariah dipergunakan utuk unta yang dipergunakan orang arab dalam berburu. Unta dilepaskan oleh sang pemburu agar dapat mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung disamping unta agar tak terlihat oleh binatang buruannya. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu sang pemburupun melepaskan anak panahnya. Karena itulah, menurut Ibnu ‘Arabi, kata al-dzariah kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekatkan kepada yang lain (Syihab al-Din Abi al-Abbas al-Qarafi, tt).

Sadz al-dzariah sendiri terdiri dari dua suku kata yaitu sadz dan dzari’ah. Secara bahasa Sadz artinya menutup dan dzari’ah adalah jalan atau saran/wasilah (Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, 1995). Maka, sadz al-dzari’ah adalah memotong jalan kerusakan/mafsadat, sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Kendati suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan/mafsadat. Namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan, maka harus dicegah perbuatan tersebut.

Maka metode sadz al-dzari’ah merupakan sebuah metode yang bersifat preventif atau pencegahan dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Hal ini bukan berarti sebagai sebuah upaya pengekangan, akan tetapi karena salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan sesuai dengan maqasid al-syariah yang masyuk pada ranah hifz al-nafs dan hifz al-nasl. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Sebagai metode preventif, maka penekanan utama metode  sadz al-dzari’ah adalah memberikan pagar berupa rambu-rambu pembatasan dan menjaga atas berbagai kemungkinan buruk yang ditimbulkan ketika satu perbuatan itu dilakukan.

Atas dasar inilah, penulis sangat tertarik untuk meniliti pemaparan tersebut di atas untuk mengetahui berdasarkan metode penggalian hukum dengan mengukur  tingkat efektifitas dan keberhasilan pemerintah dalam rangka menurunkan angka pernikahan usia dini dan dampaknya di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Apakah dengan ditingkatkannya usia nikah oleh pemerintah, pernikahan usia dini di Kandat semakin meningkat atau justru sebaliknya, masyarakat menjadi sadar hokum dengan mematuhi aturan yang ditetapkan agar tercipta keluarga bahagia sesuai dengan konstruksi perundang-undangan yang ingin melindungi segenap warga negara dan sesuai dengan kajian filsafat hukum Islam yang memiliki dimensi khusus, yakni maqasid al-syariah.

–Kediri, 10 November 2021

Related posts
Fikih - Usul FikihMaqasid

Tinjauan Maqasid al-Syari’ah Terhadap Penyiasatan Tradisi Perkawinan Ngalor ngulon

4 Mins read
Oleh: Lutfi Masruroh Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri Pada dasarnya Allah SWT menciptakan hamba-Nya adalah untuk saling berpasang-pasangan antara laki-laki…
Fikih - Usul Fikih

Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang Perspektif Usul Fikih

4 Mins read
Oleh: Sella Dyah Ariska (Mahasiswa IAIN Kediri) Perkawinan merupakan perilaku yang berfokus pada hal-hal tertentu yang pada awalnya dilarang kemudian menjadi halal…
Maqasid

Membaca Tradisi Kirab Pendopo Pranikah dalam Kacamata Maqasid

4 Mins read
Oleh: Noer Romi Amin Setiawan (Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri Jawa Timur) Seperti diketahui, di Indonesia terdapat tiga hukum yang berlaku sampai…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.