Portal Rujukan Studi Maqasid Syariah

 

Fikih - Usul Fikih

Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang Perspektif Usul Fikih

4 Mins read

Oleh: Sella Dyah Ariska (Mahasiswa IAIN Kediri)

Perkawinan merupakan perilaku yang berfokus pada hal-hal tertentu yang pada awalnya dilarang kemudian menjadi halal sebab akad nikah. Perkawinan juga melibatkan beberapa pihak di lingkungan sekitar, seperti orang tua kedua belah pihak antara suami dan istri, saudara dari kedua belah pihak dan masyarakat sekitar lingkungan. Pada dasarnya perkawinan memiliki tujuan jangka panjang sesuai dengan keinginan manusia, yang memiliki fungsi sakinah mawaddah wa rahmah yang merupakan kebutuhan atau idaman setiap manusia. Dengan begitu, lima macam maqashid al-syariah dapat terpelihara, yang pertama yaitu agama (hifdz al-din), yang kedua jiwa (hifdz al-nafs), yang ketiga akal (hifdz al-aql), yang ke empat keturunan (hifdz al-nasab), dan yang terakhir atau kelima yaitu harta (hifdz al-mal) (Agus Hermanto, 2016).

Terdapat beberapa macam suku, budaya, dan adat istiadat yang bermacam-macam di Indonesia. Adat istiadat merupakan suatu perilaku atau perbuatan yang dilakukan secara berkesinambungan selaras tata cara tertentu yang ditiru oleh orang lain dalam jangka panjang sehingga menjadi kebiasaan yang dihormati oleh masyarakat setempat (Irlina Dewi, 2021). Terutama dalam adat di suku jawa terdapat beberapa istilah yang diyakini masyarakat jawa yang biasa disebut dengan istilah kejawen.

Kejawen adalah suatu kepercayaan yang berbentuk larangan sejak zaman nenek moyang yang sudah hidup pada zaman dulu yang meyakini dan mempercayai terdapat beberapa larangan-larangan yang menjadi adat dan harus dilaksanakan secara turun menurun di suku jawa (Musman Asti, 2017). Suku jawa sangat hati-hati dan pilih-pilih di dalam memilih pasangan atau biasa disebut dengan jodoh,  dari hal tersebut agar calon pengantin hidup harmonis dengan kebahagiaan selamannya (Suwardi Endaswara, 2003). Bagi masyarakat suku jawa perkawinan sangat penting terutama dalam hal bibit, bobot dan bebet bagi calon pasangan yang akan menikah, dengan adanya ketentuan tersebut bertujuan agar mendapatkan keturunan yang baik.

Perkawinan adat adalah suatu perkawinan yang dilakukan dengan sepenuhnnya disertai dengan melakukan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan di dalam adat perkawinan di jawa. Di Jawa Timur ataupun dalam tempat lain, pada prinsipnya terjadinya suatu perkawinan berdasarkan dari keputusan antara seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang saling jatuh cinta. Kendati begitu ada juga suatu perkawinan terjadi karena perjodohan antar orang tua yang biasanya terjadi pada zaman dahulu. Orang-orang tua pada zaman dahulu mempunyai peribahasa yang berbunyi :Witing Tresno Jalaran Soko Kulino  yang memiliki artian bahwa cinta tumbuh lantaran atau akibat dari kebiasaan (Usfatun Zannah, 2014).

Peristiwa larangan perkawinan adat yang terbentuk di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk yaitu larangan perkawinan adat kebo balik kandang, larangan dari perkawinan tersebut merupakan larangan yang menjadi perhatian bagi masyarakat Desa Tanjungtani. Keyakinan masyarakat di Desa Tanjungtani tentang larangan perkawinan adat kebo balik kandang tersebut sangat kuat. Masyarakat Desa Tanjungtani masih kental dengan pemikirannya yang kuno dan masih mempercayai dengan adanya mitos-mitos tersebut, dan apabila melanggar dari mitos yang sudah menjadi turun temurun tersebut akan mengakibatkan suatu malapetaka atau musibah bagi yang melanggarnnya.

Arti dari kebo balik kandang sendiri yaitu kerbau yang kembali ke tempat tinggalnya. Bagi masyarakat Desa Tanjungtani bahwa perkawinan tersebut merupakan suatu larangan yang harus dihindari. Apabila larangan perkawinan tersebut tetap dilaksanakan masyarakat Desa Tanjungtani percaya akan mempersulit kehidupan rumah tangga bagi yang melanggarnya dan dikhawatirkan malapetaka tersebut juga menimpa orang tua atau saudara (kerabat) salah satu calon mempelai dari pihak perempuan ataupun laki-laki. Berbeda halnya dengan masyarakat modern yang abai dengan larangan perkawinan kebo balik kandang. Nah, untuk mendamaikan adat dan agama butuh analisis yang utuh tentang nikah kebo balik kandang. Oleh karena itu penulis menggunakan analisis usul fikih dalam tulisan ini.

Larangan perkawinan adat kebo balik kandang sudah menjadi suatu adat atau tradisi yang sudah ada di Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk dan karena ada pasangan yang sudah saling mencintai dan menyayangi maka dari itu untuk menjaga agama agar terhindar dari perbuatan zina diperlukan pendekatan spiritual atau harmonisasi adat dan agama. Dengan tujuan untuk menjaga agamanya agar terhindar dari perbuatan zina, karena sudah dijelaskan didalam Al-Qur’an yang terdapat dalam Qs. Al-Isra’ Ayat 32 yang artinya “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. Hal ini sesuai dengan maqasid al-syariah yang hifz al-din.

Pada permasalahan larangan perkawinan adat kebo balik kandang yang ada di Desa Tanjugtani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk tersebut terdapat sebuah solusi menurut pendapat dari tokoh agama setempat yaitu, dengan cara “Sak durunge nglanggar larangan rabi adat kebo balik kandang calon pasangan pengantin kuwi mau kudu nglakoni siji syarat seng kudu dipenuhi kanggo pasangan calon pengantin kuwi mau yoiku carane kudu nggelar resepsi neng siji tempat ndek nggone salah siji pihak pasangan pengantin kuwi iso ndek pihak seng lanang utowo seng wadon” (Marzuki, Tokoh Agama di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, 12 November 2021).

Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya “Sebelum melanggar larangan perkawinan adat kebo balik kandang calon pasangan pengantin yang melakukan suatu larangan perkawinan tersebut, ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon pasangan pengantin itu yaitu dengan caranya harus menggelar resepsi di satu tempat dari pasangan calon pengantin itu dapat di pihak laki-laki ataupun perempuan.”

Pernikahan nikah kebo balik kandang juga masyuk pada ranah maqasid yang kelima, yaitu menjaga keturunan (hifz al-nasl), bentuk dari maqashid al-syari’ah ini bertujuan untuk melindungi keturunan, maka zina dilarang karena dapat menimbulkan dampak negatif baik psikologis, biologis, nasab, dan lain-lain. Dengan melakukan harmonisasi adat dan agama, pernikahan kebo balik kandang dapat disiyasati sehingga tidak melanggar adat dan dapat menjaga keturunan dengan baik, karena apabila menikah kemudian mempunyai keturunan, anak yang dilahirkan memiliki kejelasan nasab dari ayah dan ibunya. Pada aspek hifz al-din dan hifz al-nasl akan muncul pula hifz al-‘irdi, yakni menjaga kehormatan/harga diri baik bagi calon pengantin maupun kedua keluarga, sehingga tidak muncul hal-hal yang dilarang.

Selanjutnya pada aspek ‘urf, nikah kebo balik kandang masyuk pada ranah ‘urf fasid, yakni kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang terdapat dalam syariat. Hal ini seperti tradisi yang ada Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, larangan perkawinan adat kebo balik kandang masyuk dalam ‘urf fasid, karena tidak ada teks yang menjelaskan secara jelas dan sudah menjadi tradisi turun temurun. Maka pendekatan spiritual/harmonisasi adat dan agama yang dilakukan adalah dengan menggelar satu tempat untuk melaksanakan sebuah resepsi dapat dilaksanakan di salah satu tempat calon pengantin laki-laki ataupun pengantin perempuan agar mendapat ridho dari kedua orangtua dan terwujud kemaslahatan keluarga.

–Kediri, 17 November 2021

Related posts
Fikih - Usul FikihMaqasid

Perubahan Batas Usia Perkawinan Perspektif Usul Fikih

6 Mins read
Oleh: Moh Anas Al-Faruqi (Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri, Jawa Timur) Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Segala…
Maqasid

Membaca Tradisi Kirab Pendopo Pranikah dalam Kacamata Maqasid

4 Mins read
Oleh: Noer Romi Amin Setiawan (Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri Jawa Timur) Seperti diketahui, di Indonesia terdapat tiga hukum yang berlaku sampai…
Fikih - Usul FikihMaqasid

Dialektika Usul Fikih & Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

4 Mins read
Oleh: Dr. Muhammad Solikhudin, M. H.I. (Dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri, Jawa Timur) Membincang usul fikih dan fikih memang selalu menarik, mengundang…

Leave a Reply

Your email address will not be published.